ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Abstrak / Ringkasan

Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang mana bila dilanggar
akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan kitab UU Hukum Pidana.
Dalam melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana di dalam
KUHP diatur pula tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan
menjalankan pidana, Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP
bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Daluwarsa adalah lewatnya
waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau
melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
Sedangkan di dalam Islam menjelaskan bahwa hapusnya suatu pidana karena tiga
perkara yaitu : orang yang tidur, orang gila dan anak kecil, sedangkan menurut
Ahmad Wardi Muslich suatu hukum akan terhapus karena empat perkara yaitu
paksaan, mabuk, gila dan di bawah umur.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan
tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 78 dan bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap
pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hapusnya hak menuntut
pidana karena daluwarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ketentuan tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pasal 78 dan untuk mengetahui pandangan fiqh
jinayah terhadap pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang hapusnya
hak menuntut pidana karena daluwarsa.
Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (Library Research). Data
primernya adalah pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta data
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam, buku fiqih jinayah,
serta buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian ada data tersier
yang merupakan data yang menjelaskan data primer dan sekunder. Metode analisa
data yang dipakai adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,
asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah Bahwa hapusnya hak menuntut pidana menjadi
gugur karena daluwarsa dapat memberikan kepastian hukum atau sesuai dengan
asas ne bis in idem. Serta di dalam pasal 78 ayat 1 tidak hanya menjelaskan
ii
tentang tenggang lewatnya waktu akan tetapi bentuk beratnya pidana yang bisa
diberlakukan daluwarsa, adapun pasal 78 ayat 1 berbunyi : untuk semua tindak
pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah
satu tahun, untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda,
pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun,
untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga
tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.
Bahwa hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa sebagaimana
yang tertuang di dalam pasal 78 hanya dapat berlaku pada jarimah-jarimah ta’zir
saja karena pada jarimah ta’zir baik bentuk maupun jumlah hukumannya tidak
ditentukan oleh syara’ akan tetapi ditentukan oleh kewenangan penguasa, oleh
karena itu jika daluwarsa dianggap perlu dan dapat mendatangkan kemaslahatan
umat maka daluwarsa dapat diberlakuan, akan tetapi pada jarimah hudud dan
qisas diyat, hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa tidak dapat
diberlakuakan, karena pada jarimah hudud dan qisas diyat baik bentuk dan jumlah
hukumannya telah ditetapkan oleh syara’ baik di dalam Al-Qur’an maupun di
dalam Hadits.

Topik Terkait

Sitasi