Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tes narkoba pranikah
dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, implementasi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017, dan tinjauan
maq??id asy-syar?’ah terhadap tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota
Binjai nomor 39 tahun 2017.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian terhadap
eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun
2017, implementasi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017, dan tinjauan maq??id asy-syar?’ah terhadap tes narkoba pranikah
dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017. Pendekatan yang dipakai
ialah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data-data penelitian
iv
tesis ini ialah data primer dan yang diperoleh secara langsung dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi kepada: Ulama kota Binjai, BNN,Praktisi, KUA,
Hakim Pengadilan Agama Binjai, dan Pasangan Calon Pengantin, sedangkan Data
sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi data primer. Data
sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, bahwa Eksistensi tes narkoba
pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 adalah termasuk
dalam jenis Undang-Undang dan diakui keberadaanya serta mempunyai kekuatan
hukum berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Tes narkoba tersebut merupakan
syarat materil yang diperuntukkan calon kedua mempelai yang ingin mencatatkan
perkawinannya di kota Binjai, dan jika tidak melakukannya akan dikenakan
sanksi berupa penundaan pemberian akta nikah yang dilakukan oleh KUA tempat
mempelai mendaftarkan pernikahannya. Implementasi tes narkoba pranikah dalam
peraturan walikota Binjai nomor 39 tahun 2017 menunjukkan tidak
terimplementasikan, karena peraturan yang dibuat tidak terdapat sanksi yang tegas
bagi pelanggarnya, pelaksana peraturan seperti KUA Binjai Utara tetap
melaksanakan akad pernikahan meskipun calon pengantin belum melaksanakan
tes narkoba, itu terjadi disebabkan KUA berpedoman kepada peraturan
KEMENAG dalam persyaratan pernikahan. Tinjauan maq??id asy-syar?’ah
terhadap eksistensi tes narkoba pranikah dalam peraturan walikota Binjai nomor
39 tahun 2017 tertuju kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, diri, akal,
keturunan, dan harta. Dan ketika ditemukan suatu maslahat maka di sana ada
syariat Allah Swt
Referensi Serupa
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, -
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, -
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)
Panggabean, Nurul Huda
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)
Panggabean, Nurul Huda
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna · 2021
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna · 2021
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)
Panggabean, Nurul Huda · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, - · 2022