Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqih siyasah
Ramadhan, Ashari · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu : Bagaimana Impeachment Presiden menurut perspektif Fiqih Siyasah? Bagaimana latarbelakang terjadinya Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid? Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid?
Pada penelitian ini mengunakan teknik studi kepustakaan ( lib rary research ) yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach ), dan syar ’ i , yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research .
Dalam kajian
Fi q h Si y a s a h yang berhak memberhentikan
Presiden/ khalifah adalah
Pertam a ,
Mahkamah Mazhalim dengan
Majelis Syuro .
Mahkamah Mazhalim yang merupakan pemegang kekuasaan tertingi didalam bidang peradian, akan memutus secara adil untuk memberhentikan kalifah
dengan memperhatikan, memeriksa dan menilai secara hukum atas tindakan sewenang-wenangan. Kedua, M a jelis S y u r o memberhentian Presiden/ khalifah
melalui musyawarah, mufakat atau kesepakatan mayoritas, ketika khalifah
melakukan pelanggaran hukum yang keluar dari syari’at Islam maka yang akan mengidentifikasih hal tersebut adalah Majelis Syuro atau yang dikenal dengan Ahlul halli wal aqdi , merekalah yang akan memantau jalannya pemerintahan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh khalifah .
Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatan presiden melalui Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2013 dengan alasan bahwa
presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara setelah sebelumnya menolak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR.
Menurut pandangan
Fi qi h Si y a s a h , proses
Impeachment presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR menggunakan cara Suara Mayoritas dengan alasan bahwa Presiden Abdurrhaman Wahid telah hilangnya sifat ‘ Adalah atau hilangnya rasa keadilan dalam diri seorang presiden.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqih siyasah
Ramadhan, Ashari
KONSEP DASAR NEGARA PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT FIQIH SIYASAH
MHD. IKHLAS ADI PRATAMA
IMPEACHMENT DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
A.R Syafri A.W
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, -
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
IIS ARDIMAN, -
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah
Hamidah Suriyani, Hamidah
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, -
Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah
Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar
Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah
Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqih siyasah
Ramadhan, Ashari · 2018
Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah
Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · 2020
Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah
Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · 2020
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · 2019
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · 2019
Hukum Menaati Pemimpin Menurut Pandangan Abu Muhammad al-Maqdisi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
Hasugian, Dirja · 2019
Hukum Menaati Pemimpin Menurut Pandangan Abu Muhammad al-Maqdisi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
Hasugian, Dirja · 2019
Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018
Hasibuan, Ahlil Azhari · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqih siyasah
Ramadhan, Ashari · 2018
KONSEP DASAR NEGARA PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT FIQIH SIYASAH
MHD. IKHLAS ADI PRATAMA · 2018
IMPEACHMENT DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
A.R Syafri A.W · 2011
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, - · 2020
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq · 2022
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
IIS ARDIMAN, - · 2021