PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Peran Pemerintah Daerah menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH). Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Peran Pemerintah dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi Perda serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018.
Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan teknik purpose sampling yang terdiri dari pihak 3 staff DLHK Provinsi Riau, 2 staff DPMD dan 1 staff BHPR. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi terfokus di instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah untuk mempertegas kasimpulan yang ditarik.
Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan MHA dalam PPLH oleh Pemerintah Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum diterbitkannya Pengukuhan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan dan terbatasnya anggaran, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Syari’at Islam dikarenakan Pemerintah Daerah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk menjaga kelestraian lingkungan hidup
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, -
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, -
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, -
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
MUHAMMAD TAUFIK, -
ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
IMAM AZIZI FADHLI ZH, -
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)
Putra, Ronni Fradeka
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)
Putra, Ronni Fradeka
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, - · 2022
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa · 2023
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, - · 2022
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, - · 2022
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa · 2023
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, - · 2022
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, - · 2021