REPOSITORY PAIindonesia2022

PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH

Attariq Fattahillah, Attariq · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Peran Pemerintah Daerah menurut Perda No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH). Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Peran Pemerintah dalam menjalankan Perda No 14 Tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi Perda serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018.
Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 6 (enam) orang berdasarkan teknik purpose sampling yang terdiri dari pihak 3 staff DLHK Provinsi Riau, 2 staff DPMD dan 1 staff BHPR. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi terfokus di instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada, sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah untuk mempertegas kasimpulan yang ditarik.
Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan MHA dalam PPLH oleh Pemerintah Daerah Riau belum sepenuhnya berjalan, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum diterbitkannya Pengukuhan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan dan terbatasnya anggaran, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Riau menurut Perda No 14 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Syari’at Islam dikarenakan Pemerintah Daerah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk menjaga kelestraian lingkungan hidup

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

HABIBUR RAHMAN ASRAL, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Muhammad Khairul Asri, Khairul

99% mirip
REPOSITORY2022

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

RIFAN NURFALA, -

99% mirip
REPOSITORY2023

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa

99% mirip
REPOSITORY2022

Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Muhammad Tauladan, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

AGUNG SETIA BUDI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

MUHAMMAD TAUFIK, -

99% mirip
REPOSITORY2022

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

IMAM AZIZI FADHLI ZH, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Putra, Ronni Fradeka

99% mirip
REPOSITORY2021

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Putra, Ronni Fradeka

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · 2021

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · 2022

Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

RIFAN NURFALA, - · 2022

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa · 2023

Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Muhammad Tauladan, - · 2022

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

AGUNG SETIA BUDI, - · 2021

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · 2021

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · 2022

Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

RIFAN NURFALA, - · 2022

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa · 2023

Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Muhammad Tauladan, - · 2022

PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

AGUNG SETIA BUDI, - · 2021