KONSEP DASAR NEGARA PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT FIQIH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal.
Walaupun dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau
mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah daulah (negara)
tidak pernah disinggung dalam Al-Qur’an, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Fiqih Siyasah
sebagai salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan
kehidupan manusia dalam bernegara yang berkaitan dengan bagaimana hubungan
manusia dengan Allah SWT sebagai penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia,
mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam.
Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan dunia saja,
tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal,keturunan dan memelihara harta.
Permasalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana konsep negara hukum
Pancasila? (2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap negara hukum Pancasila?.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari beberapa peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta refrensi terkait dengan
pokok permasalahan serta buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum
primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari
literatur yang berupa buku atau karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep atau teoriteori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan
dalam bentuk tulisan. Adapun analisa data menggunakan metode deskriptif analitik
dengan kerangka berfikir induktif. Dari pembahasan analisis skripsi yang berjudul
“Konsep Dasar Negara Hukum Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Bernegara
Menurut Fiqih Siyasah” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep yang memiliki asas-asas
atau prinsip-prinsip bernegara yakni adanya supremasi hukum adanya pemerintah
berdasarkan hukum, adanya pemerintahan berdasarkan hukum, demokrasi,
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaa hakim yang bebas tanpa
intervensi, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah, hukum
ii
bertujuan untuk mensejahterahkan dan keadilan sosial warga masyarakat, berdasarkan
asas ketuhanan yang maha Esa.
Kedudukan negara hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip bernegara
dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Antara konsep negara hukum Pancasila
dan konsep negara hukum menurut fiqih siyasah memiliki banyak persamaan dalam
bernegaranya. Keabsahan ini bukan hanya dilihat dari sistem pemilihan dan
mekanisme pelantikan presidennya saja melainkan juga dilihat dari terpenuhinya
tujuan syar’i dari pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan
kemaslahatan umum warga negaranya.

Topik Terkait

Sitasi