Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam pasal 107 ayat UU N0.22 Tahun 2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, Percut Sei Tuan (simpang jodoh) serta untuk mengetahui apakah tujuan dari UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana disiplin berlalu lintas sebagaimana yang termuat dalam UU N0.22 Tahun 2009 pada pasal 107 ayat 2, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap disiplin berlalu lintas yang termuat dalam pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan, serta apa dampak dari pasal 107 ayat 2 UU N0.22 Tahun 2009 terhadap masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data empirisnya diperoleh dari pihak kepolisian Satlantas Polsek Percut Sei Tuan. Adapun hasil wawancara dari pihak Satlantas Polsek Percut Sei Tuan mengenai sejauh mana kepatuhan para pengendara sepeda motor terhadap peraturanyang terdapat pasal 107 ayat 2 ternyata belum sepenuhnya terjalankan oleh pengendara sepeda motor. Sehingga masih sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut akibat tidak disiplin ketika mengendarai sepeda motor. Dalam arti, kemaslahatan pengendara sepeda motor di lokasi ini belum tercapai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang menyangkut kewajiban menyalakan lampu utama kendaraan masih sering dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Faktor penghambat yang sering terjadi bagi pengendara sepeda motor tidak menjalankan aturan ini karena takut pemborosan batere bola lampu kendaraan. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, dibentuknya peraturan tersebut semata-mata demi kemaslahatan bagi pengendara sepeda motor serta pengguna jalan lainya.
Oleh sebab itu, bagi pengguna jalan raya khususnya pengendara sepada motor wajib menjalankan peraturan ini. Agar kecelakaan yang terus menerus terjadi disetiap harinya dapat dihindari.
Referensi Serupa
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Erwin, Erwin
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)
DILA ARTIKA SARI, -
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)
Nurul Annisa, -
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah
Masnur,
Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah”
Masnur
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · 2019
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun datar dengan menggunakan alat peraga papan berpaku di kelas iv mis Hidayatussalam desa Bandar Khalifah kec. Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2016/2017
Solikin, Mr · 2017
Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi bangun datar dengan menggunakan alat peraga papan berpaku di kelas iv mis Hidayatussalam desa Bandar Khalifah kec. Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2016/2017
Solikin, Mr · 2017
Penerapan Kedisiplinan Anak Usia 5-6 Tahun di RA Hidayatus Shibyaan Jl. Veteran Pasar VI Dusun 3 Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
Sari, Dinda Maya · 2020
Penerapan Kedisiplinan Anak Usia 5-6 Tahun di RA Hidayatus Shibyaan Jl. Veteran Pasar VI Dusun 3 Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang
Sari, Dinda Maya · 2020
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
Literatur Terbaru yang Relevan
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · 2019
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Erwin, Erwin · 2021
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)
DILA ARTIKA SARI, - · 2021
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)
Nurul Annisa, - · 2021
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021