IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Habibur Rahman Asral (2022 ): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di pusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotaor jalan dan bahu jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini yang menjalankan peraturan ini adalah Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam membina dan menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dipusat Pasar Kota Padang Sidempuan. 2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Daerah No 08 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan 3) Bagaimana Peran Pemerintah daerah dalam hal ini yang menjalankan Perda Adalah Satuan polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dipusat Pasar Kota Padang Sidempuan Menurut Perspektif Fiqih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan. Data Primer yang didapat dari pihak Satpol PP Kota Padang Sidempuan. Data Skunder nya adalah data yang didapat dari Pedagang Kaki Lima yang berada di Pusat Pasar Jl.Thamrin, buku- buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi–situasi lapangan.setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui observasi, wawancara dilapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah berdasarkan nash al-quran, hadist dan kaidah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan semestinya. Saat ini relokasi pedagang kaki lima masih ditahap proses pembangunan. Dilihat dari sikap pedagang kaki lima nampaknya mereka tidak mau untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain 1) Masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang masih tidak peduli terhadap Peraturan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima No. 8 tahun 2005, sehingga para pedagang masih banyak yang menetap berjualan di bahu jalan Thamrin. 2) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebersihan dan kekumuhan sehingga ketika pemerintah melakukan Penertiban Pedagang Kaki lima mereka tau terlebih dahulu dan segera menyimpan barang mereka,setelah penertiban selesai baru mereka meletakkan kembali barang dagangannya. Satuan Polisi Pamong Praja sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sejalan dengan ulil amri dan lembaga Wilayatul al-Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat sesuai dan sejalan dengan konsep ulil amri dan Wilayatul al- Hisbah.
Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah
Referensi Serupa
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi · 2010
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)
Koher Roton Nae · 2015
Literatur Terbaru yang Relevan
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi · 2010
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, - · 2021