IMPEACHMENT DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
A.R Syafri A.W · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul “Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau
Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, ditulis dengan latar belakang sedang hangatnya
proses politik yang berkembang dewasa ini di Indonesia terkait upaya melakukan
pemakzulkan kepada Presiden, untuk itu perlu mendapat kajian lebih dalam terkait
proses impeachment di Indonesia dengan analisia fiqh siyasah.
Impeachment bukan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya
presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti
impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata
impeachment lebih menitikberatkan dalam hal prosesnya dan tidak mesti berakhir
dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya.
Dasar bagi suatu proses impeachment, diantaranya sebagai berikut: pengkhianatan
terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, melakukan tindak
pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Dalam Islam
Pema'zulan langsung bisa disebabkan; (1) Jika dia murtad, (2) Khalifah gila parah
yang tidak bisa disembuhkan, (3) Khalifah di tawan oleh musuh yang kuat, yang
tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut. Bahkan tidak ada
harapan untuk bebas. Pema'zulan Berjenjang, manakala; khalifah melakukan
kefasikan secara terang-terangan, khalifah berubah kelaminnya menjadi
perempuan atau waria (operasi kelamin) atau kebanci-bancian (khuntsa;
mutakhannisat), khalifah gila, namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang
gila (kambuhan), khalifah tidak dapat menjalankan tugas kekhalifahannya karena
suatu sebab, baik cacat anggota tubuh maupun sakit keras yang sulit diharapkan
kesembuhannya, khalifah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak yang
berakibat ia tidak dapat mengurusi urusan ummat menurut pikirannya sendiri
(tidak merdeka) sesuai dengan hukum syara'. Tekanan ini bisa berasal dari para
pendamping khalifah (seperti para pejabat setingkat menteri , kelompok partai
maupun tekanan pihak asing.
Referensi Serupa
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, -
PELAKSANAAN SANKSI BAGI SISWI-SISWI YANG TIDAK MEMAKAI JILBAB DI LUAR JAM SEKOLAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al-Huda Tanjung Batu Kundur)
Rachmad Hidayat
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, -
Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah
EDI IRWANSYAH ARUAN, -
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
PELAYANAN KUA MINAS BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) YANG TIDAK MAMPU MEMBACA AL-QURAN DAN BACAAN SHALAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
M. IRFAN ARSYAD
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
MAYA MARDIANA
STATUS HAK KEWARISAN SEORANG ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER STUDI ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAM WA ADILLATUHU
RAINIR YUZAM
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA NUSYUZ SUAMI MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)
Dewi Gusminarti
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, - · 2020
PELAKSANAAN SANKSI BAGI SISWI-SISWI YANG TIDAK MEMAKAI JILBAB DI LUAR JAM SEKOLAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al-Huda Tanjung Batu Kundur)
Rachmad Hidayat · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, - · 2020
Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah
EDI IRWANSYAH ARUAN, - · 2019
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PELAYANAN KUA MINAS BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) YANG TIDAK MAMPU MEMBACA AL-QURAN DAN BACAAN SHALAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
M. IRFAN ARSYAD · 2018
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
MAYA MARDIANA · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, - · 2020
PELAKSANAAN SANKSI BAGI SISWI-SISWI YANG TIDAK MEMAKAI JILBAB DI LUAR JAM SEKOLAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Madrasah Aliyah Al-Huda Tanjung Batu Kundur)
Rachmad Hidayat · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, - · 2020
Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah
EDI IRWANSYAH ARUAN, - · 2019
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PELAYANAN KUA MINAS BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) YANG TIDAK MAMPU MEMBACA AL-QURAN DAN BACAAN SHALAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
M. IRFAN ARSYAD · 2018
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
MAYA MARDIANA · 2018