Hukum Menaati Pemimpin Menurut Pandangan Abu Muhammad al-Maqdisi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Abstrak / Ringkasan

Telah menjadi kesepakatan diantara ulama Sunni bahwa menaati pemimpin negara merupakan suatu kewajiban. Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim baik dia bertakwa ataupun tidak selagi belum jatuh pada kekufuran yang nyata. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali Khawarij dan Mu’tazilah. Namun ada seorang tokoh bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi yang secara prinsip mempunyai pemahaman yang sama dengan ulama-ulama Sunni dalam masalah wajibnya menaati pemimpin walaupun mereka berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang menjadi permasalahannya adalah adanya pernyataan dari al-Maqdisi yang menunjukkan gugurnya kewajiban untuk menaati pemimpin sekarang, seakan-akan para pemimpin muslim sekarang telah murtad dari Islam sehingga tidak boleh untuk ditaati atau bersikap loyal kepada mereka dan bahkan wajib untuk diperangi. Adapun rumusan masalahnya adalah : (1) bagaimana pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin, (2) bagaimana respon ulama terhadap pandangan al-Maqdisi, (3) Bagaimana pandangan al-Maqdisi menurut fiqih siyasah.
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan pemikiran al-Maqdisi secara sistematis.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa al-Maqdisi melihat tidak adanya ketaatan terhada para pemimpin dunia Islam sekarang karena mereka telah murtad disebabkan meninggalkan hukum-hukum Islam, oleh karenanya wajib memerangi mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak ulama yang menentang gagasan-gagasan al-Maqdisi ini tapi banyak pula yang mendukungnya. Namun kalau ditinjau dari perspektif fiqh siyasah pemikiran al-Maqdisi ini tidak benar bahkan sangat berbahaya karena akan menyebabkan perang antara pemerintah dan rakyat sehingga negara akan kacau.

Topik Terkait

Sitasi