Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)
Silvia, Riri · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, masyarakat masih melakukan pengangkatan anak dengan cara hukum adat atau dengan cara menyerahkan anak dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Pengangkatan anak masih belum berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan dampak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Jenis penelitian tesis ini berdasarkan penelitian normatif. Dengan menggunakan penelitan metode study perkara (case study) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan dari tahun 2008 sampai dengan 2010.
Penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini diberlakukan masih ada perkara yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dilihat dari segi akte kelahiran. Dengan adanya penegasan Hakim dalam perkara pengangkatan anak maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat berjalan. Dimana orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan tata cara pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Begitu pula dengan usia anak yang akan diangkat. Dilakukannya pengangkatan anak bertujuan untuk mensejahterakan anak dari usia bayi sampai dewasa dan mandiri. Walaupun pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat, KHI, Undang-undang namun juga berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
Topik Terkait
Referensi Serupa
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di DesaTambusai Timur )
Suhdi
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, -
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SANDRA YUNISAH, -
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Riswana, Nia · 2020
Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020
Nabillah, Nabillah · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
REALISASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di DesaTambusai Timur )
Suhdi · 2010
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018