REPOSITORY Umumindonesia2021

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SANDRA YUNISAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Sandra Yunisah, (2021) : “ Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”
Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai penegakan hak asasi manusia terhadap anak, karena dalam implementasinya penegak hukum belum memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap anak.
Berbagai peristiwa telah terjadi terhadap anak yakni kekerasan kepada anak, pembunuhan terhadap anak, penelantaran dan sebagainya. Oleh karena itu kajian terhadap perlindungan anak ini sangat menarik, untuk di tinjau kembali undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian yakni bagaimana tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.
Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan sifat dari penelitian ini deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, dengan menggunakan teori-teori dan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Berdasarkan analisis penulis bahwa undang-undang tentang perlindungan anak tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari segi pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maupun dari pihak penegak hukum belum bisa menegakkan undang-undang tentang perlindungan anak sesuai dengan tujuan dan maksud dari undang-undang tersebut.
Hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah, hak untuk diasuh oleh orang tua, serta Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi hak anak. Pihak-pihak yang terkait tersebut berkewajiban untuk memperhatikan dan melindungi hak anak, agar anak mendapatkan haknya sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.
Kata Kunci : Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ROYALTI YANG DITERIMA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ROYALTI YANG DITERIMA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

Literatur Terbaru yang Relevan

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ROYALTI YANG DITERIMA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)