PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha
pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan
penghidupan. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa
menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai pedoman.
Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang,
Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di
Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya
untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Subjek dalam penelitian ini ialah perangkat desa, anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sedangkan
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan. Selanjutnya populasi
dalam penelitian ini adalah 10 orang staf desa, sedangkan yang menjadi sampel
adalah 10 orang yang meliputi 1 orang kepala desa, 1 orang sekdes, 1 orang kaur
umum, 1 orang kaur pembangunan, 1 orang kaur pemerintahan, 1 orang BPD, 2
orang RT, dan 2 orang RW, teknik yang digunakan adalah total sampling.
Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:
Pertama, Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 83 tentang pemerintahan Desa
terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten
Indragiri Hulu pada hal-hal tertentu seperti berdasarkan wawancara yang didapati
pada bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tidak
berjalan sebagaimana mestinya, terlebih-lebih pada pembangunan bidang pasar
desa dan kenyamanan masyarakat, bidang pertanian, bidang keagamaan, bidang
kesehatan dan bidang pendidikan. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem
pemerintahannya, Kepala Desa beserta perangkatnya bertugas tidak sejalan sesuai
dengan pasal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
Kedua, Penerapan pembangunan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat
seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak
adanya pembinaan terhadap petani, tidak disediakannya pupuk subsidi yang
memadai, juga tentang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan di Desa ini
juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqih Siyasah, tugas yang terpenting
dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan
terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Topik Terkait
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)
HS, Hussein Abdurrohman
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)
HS, Hussein Abdurrohman
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Henny Rizky Dianti, Henny · 2021
ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
REIY DAMARA HERMANSYAH · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit · 2021
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)
HS, Hussein Abdurrohman · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit · 2021