Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“1974”

100 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2018

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)

Putri, Rahmadani · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”. Islam adalah agama yang sempurna yang diyakini oleh pemeluknya, diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur persoalan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

41%

relevansi

REPOSITORY PGMIindonesia2015

PEMIKIRAN Y.B. MANGUNWIJAYA TENTANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI YOGYAKARTA TAHUN 1974-1999

RISYANTO, DWI · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mendeskripsikan latar belakang kehidupan Y.B. Mangunwijaya, (2) menganalisis kritik dan konsep pemikiran Y.B. Mangunwijaya, dan (3) menganalisis implementasi pemikiran pendidikan Y.B. Manguwijaya di Sekolah Dasar Eksperimental Kanisius Mangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuntowijoyo sejarah kritis yang …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

40%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Talak merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengizinkan talak tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tiada jalan keluar lainnya bagi mempertahankan rumahtangga yang dibina. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 dinyatakan “talak (yang dapat dirujuk) …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

38%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2016

Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta masa Orde Baru (1974-1998)

Fathnurrohma, Irza · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang berdirinya madrasah di Yogyakarta, (2) perkembangan Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta pada masa Orde Baru (1974-1998), (3) pengaruh kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

37%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

YON PUTRA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yon Putra (2021): Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap anak yang terlahir ke dunia dan harus dipenuhi oleh orang tuanya karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup si anak. Undang-Undang Perkawi…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Rengat. Dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur; untuk mengetahui alasan hakim dalam memberikan dispensasi Kawin tersebut untuk mengetahui dispensasi Kawin ditinjau menurut sadd al dz…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

Usni abadi siregar · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan hukum Islam dalam perkawinan salah satunya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam meraih keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Agar itu terwujud, perlu dibarengi dengan peraturan, diantara yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan Pasal 30-34 UUP No 1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan istri itu seimbang dengan hak da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Batas Minimal Usia Nikah (Studi Analisis KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hukum Islam )

Syahriman · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam (KHI ) Pasal 15 Ayat (1) dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1 ) menetapkan bahwa persyaratan umur bagi calon suami untuk bisa melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan dianggap telah cakap hukum, matang seca…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Usia minimal perkawinan yang tidak berlembaga, menyebabkan banyak kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis. Hal inilah yang mengaspirasi urgensitas pembatasan usia minimal menikah. Meskipun pada akhirnya terlembaga, namun batas minimal usia menikah yang sudah ditetapkan sejak 45 tahun lalu, nyatanya tidak selaras dengan pengaturan kategorisasi u…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizal : Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974) Penelitian ini berangkat dari permasalahan poligami yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Di negara Indonesia ketentuan poligami diatur secara ketat dengan prosedur mengajukan izin ke Penga…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak dari pemberlakuan UndangUndang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat terkait tingkat pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili perkara dispensasi nikah dan landasa…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN

Aferiadi Amidiarta, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hukum Islam syarat poligami adalah mampu dan adil dalam nafkah. Dalam UU No 1 Tahun 1974 poligami memiliki dua syarat yaitu syarat alternatif dan Syarat kumulatif, sebagian dari dua syarat ini tidak sama atau tidak dijumpai dalam fiqh maka ini menjadi masalah dalam kalangan masyarakat sehingga mereka ada yang setuju dengan Undang-Undang dan ada ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)

Harahap, Sahfitriani · Repository UIN Sumatera Utara

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempert…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )

Afder Darius · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bolehkah seorang wanita memberi persyaratan kepada calon suaminya agar tidak berpoligami? Apakah persayaratan seperti ini tidak melanggar syari’at? Apakah suami kelak wajib memenuhi persyaratan seperti ini? Atau bolehkah melanggar janjinya untuk tidak berpoligami karena ada kemaslahatan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Hak ijbar wali di desa perupuk kecamatan lima puluh kab. batubara ditinjau dari uup no.1 tahun 1974

Habibi, Ilham · Repository UIN Sumatera Utara

Hak Ijbar Wali dalam menikahkan anaknya, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah Kemudian dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 2 menyebutkan b…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh” (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat). Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabl…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2015

HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sri Romiyana · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Skripsi ini adalah : “HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974” Hak Ijbar di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjad…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-maja…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2023

Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Cikarang

Apriyana, Nisa Eka · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

Child marriages under the minimum age limit of marriage have often occurred in Indonesian society including in the Bekasi Regency area. Early childhood marriages have a negative impact on children, so the government amended Act No. 1 of 1974 to Act No. 16 of 2019 concerning marriages with a minimum age limit on marriages listed in Act No. 16 of 2019. It is k…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

34%

relevansi

Halaman 1 / 5 Berikutnya →