Digital LibraryE-Library STAI Al-HikmahPerpustakaan digital kampus untuk katalog, repository, dan jurnal ilmiah
Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“ratu”

2,446 referensi ditemukan
REPOSITORY PAIindonesia2012

ANALISIS KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN DENGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Oktania, Setyowati · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian isi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan dengan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis konten (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
36%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2006

OPTIMALISASI PENERAPAN KONSEP ANDRAGOGI DALAM DIKLAT APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sujarwo, M.Pd. · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai; 1) optimalisasi penerapan konsep andragogi dalam diklat aparatur pemerintah sebagai upaya peningkatan mutu lulusan. 2) Peranan penerapan konsep andragogi dalam meningkatkan mutu lulusan. 3) Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan konsep andragogi dalam diklat aparatur pemerintah sebagai upaya p…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
36%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2023

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban, dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan yang ada di masyarakat dengan membuat suatu aturan, sehingga diharapkan terlaksananya aturan tersebut. Penulis mengangkat permasalahan bagaimana Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2022

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

Yenni Oktavia, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yenni Oktavia (2022): Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tanggung jawab pemerintah daerah …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2022

PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU

ALL REHADIS, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

-ABSTRAK ALL REHADIS (2022) : Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi dari Pasal 15 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2022

STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR GUNA MENDUKUNG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

Pangestu, Sulystio Shufara · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

This research focuses on analyzes strategy undertaken by the Human Resource Development Agency of DKI Jakarta province in the implementation of competency development of State Civil apparatus through the process of Education & Training (Training). the focus of this research is to analyze the strategic planning of the DKI Jakarta Provincial Human Resources De…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BEKASI

MAULANA, ANDI · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

The issue of poverty is a problem that has existed for a long time. In the past, in general, people who experienced poverty were not only due to lack of food needs, but poverty took the form of accessibility or minimal material. Through various measures of modern life today, there are still those who do not get educational, health facilities and various thin…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUR NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUH BATUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD IHSAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Muhammad Ihsan, (2021): Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat di Nagari Adat Situjuh Batur dalam Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya persoalan pada pelakasanaan penerapan peraturan nagari mengenai kewajiban berpakaian menutup aurat di nagari adat Situjuh Batur ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Yodi Sundana, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yodi Sundana (2021): Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah) Adapaun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi dari Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Judul Skripsi dalam penelitian ini adalah “Tugas dan Fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini dilakukan di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terkait ketentuan Peraturan Menteri…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

Yunia Nurisman, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Yunia Nurisman (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 17 mengenai tahapan pramediasi dalam…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rizky Adinda Putri, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizky Adinda Putri (2020) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarka…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Yasser, Muhammad · Repository UIN Sumatera Utara

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Sosialisasi dan/…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Darerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”, Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia seutuhnya yang di atur dala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Utari Nelviandi, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Utari Nelviandi (2020) : Kepemilikan Rumah Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak) Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya Kepemilikan Rumah Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum d…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

Saragih, Arif Wibowo · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak menaati aturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk berdagang di tempat yang sudah disediakan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 merupakan Peraturan tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peraturan Da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · Repository UIN Sumatera Utara

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)

Mys, Muhammad Faisal · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya Pegawai di Dinas Perhubungan Udara Medan yang berihdad tidak sesuai dengan prosedur (aturan yang berlaku), Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI tersebut dijelaskan bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan ‘iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh su…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Riswana, Nia · Repository UIN Sumatera Utara

Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peratu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
35%
relevansi
← SebelumnyaHalaman 4 / 123 Berikutnya →