PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
-ABSTRAK
ALL REHADIS (2022) : Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan
Massal Trans Metro Pekanbaru.
Penelitian ini dilatarbelakangi dari Pasal 15 Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada
Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru yang diundangkan pada tahun 2019
menyatakan bahwa “Penggunaan karcis atau uang tunai dalam pembayaran jasa
pelayanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) masih berlaku paling lambat 1
(satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan. Akan tetapi dalam
kenyataannya penggunaan karcis masih digunakan sampai saat ini.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru
dan faktor apa saja yang menghambat penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada
Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian
lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung
dari wawancara yaitu kepada Kepala UPT. Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru, Supervisor Operasional PT. Transportasi Pekanbaru Madani dan
angket yang diberikan kepada penumpang Trans Metro Pekanbaru. Sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian
dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Sedangkan pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket
Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru belum dilaksanakan
secara efektif. Penerapan tiket elektronik tersebut sudah dilaksanakan sejak awal
tahun 2020 namun belum maksimal terutama di masa pandemi Covid-19. Faktor
yang menghambat penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun
2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal
Trans Metro Pekanbaru yaitu masyarakat belum siap untuk menggunakan tiket
elektronik untuk pembayaran tarif penggunaan jasa, sistem operasional tiket
elektronik Trans Metro Pekanbaru yang belum memadai, dan kurangnya
partisipasi masyarakat dalam proses penerapan penggunaan tiket elektronik.
Kata Kunci : Penerapan, Tiket Elektronik, Trans Metro Pekanbaru.
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, -
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, -
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)
Panggabean, Nurul Huda
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, - · 2021
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, - · 2021
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020