Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“perundang”

148 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Meiyu Syahri Ramadhanisa, Meiyu · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini dilatar belakangi karena kesehatan adalah salah satu faktor utama untuk seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan kesehatan merupakan bagian dari pola hidup yang sehat dengan senantiasa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Dan di dalam Islam kebersihan juga merupakan sebagian dari Iman oleh karena it…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

13%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2015

LAPORAN KEGIATAN PPL LOKASI SEKRETARIAT BANGDIK DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Milani Amri Listia, Milani Amri Listia · Universitas Negeri Yogyakarta

Akreditasi sekolah merupakan sebuah kegiatan penilaian dalam menentukan kelayakan suatu program satuan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan kualitas dan kinerja sekolah. Pemerintah dalam melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

13%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaaru

Fadhila, Fadhila · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Dalam istilah fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid as-syari’ah

Rangkuti, Muflih · Repository UIN Sumatera Utara

Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur pada pengaturan hukum, antara lain; diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presi…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

Pengangatan Anak Oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif Dalam Perspektif Maqaashid Al-Syar’iah

Barmawi Arief · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pranata hukum adoptie, peninggalan Belanda, diterjemahkan dengan pengangkatan anak dan semakna dengan tabannî, bahasa Arab, dengan substansi pengalihan nasab si anak dan segala akibat hukumnya. Tapi saat ini, substansi pengangkatan anak berubah jadi pengalihan tanggung jawab perawatan, pendidikan dan membesarkan anak, dan ini sejalan dengan makna ?adhâna…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

KONSEP DASAR NEGARA PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA MENURUT FIQIH SIYASAH

MHD. IKHLAS ADI PRATAMA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah daulah (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Qur’an, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2015

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) III DI SD NEGERI KOTAGEDE 5 YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

AvivtinOktaviIndrayani, AvivtinOktaviIndrayani · Universitas Negeri Yogyakarta

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Strata 1 kependidikan untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta. Program PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia pendidikan secara nyata sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik yang pro…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2015

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA DAN SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA

Anggit Cahya Kurniawan, - · Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) implementasi TQM di SMA Negeri 3 Yogyakarta; (2) implementasi TQM di SMK Negeri 4 Yogyakarta; (3) perbandingan implementasi TQM di SMA Negeri 3 Yogyakarta dan SMK Negeri 4 Yogyakarta; (4) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi TQM di SMA Negeri 3 Yogyakarta dan SMK Negeri 4 Yogyakarta. Pene…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

12%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

DILA ARTIKA SARI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Dila Artika Sari (2021) : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki) Penelitian ini dibatasi mengenai jalur pejalan kaki berupa trotoar. Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Dala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA

Gustiani Siregar, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Gustiani Siregar, ( 2021): Iddah Wanita yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa Konsekuensi yang muncul akibat adanya perceraian adalah masa iddah. Begitu juga dengan wanita yang mengkhuluk suaminya, menurut jumhur ulama iddah bagi wanita yang putus perkawinan adalah tiga kali quru…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSIRIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

FEBRIKA YUNI MAHARANI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Febrika Yuni Maharani (2021) : Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPN diatur m…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)

SUYONO, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017) Abstraksi Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi para ahli Hukum Islam di Indonesia adalah hukum keluarga. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia memiliki peran vital dalam merumuskan fat…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ZULKIFLI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zulkifli, 2021 : Studi Kritis Tentang Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Kepulauan Riau Perspektif Hukum Islam Salah satu pranata ekonomi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam panggung sejarah peradaban Islam adalah wakaf disamping bentuk-bentuk pranata ekonomi lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kifarat dan fidyah. Ketika R…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rizky Adinda Putri, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizky Adinda Putri (2020) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarka…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Mashlahat

Abdullah, Budi · Repository UIN Sumatera Utara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding, mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Yasser, Muhammad · Repository UIN Sumatera Utara

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Sosialisasi dan/…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQA??D ASY-SYAR?’AH .

NUR KHAMIDYAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Pernikahan sirri merupakan perbuatan melanggar hukum atas diwajibkannanya pencatatan. Perkawinan ini tidak memiliki kek…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · Repository UIN Sumatera Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · Repository UIN Sumatera Utara

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Riswana, Nia · Repository UIN Sumatera Utara

Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peratu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 3 / 8 Berikutnya →