ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQA??D ASY-SYAR?’AH .
NUR KHAMIDYAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaannya masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 Pasal 2). Pernikahan sirri merupakan perbuatan melanggar hukum atas
diwajibkannanya pencatatan. Perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak
diakui. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang dibolehkannya mengajukan
permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat yang telah dijelaskan pada
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan masalah itsbat nikah pada
pernikahan sirri akan lebih terlihat dengan jelas bentuk maslahah atau mafsadah melalui
bentuk Maqosid Al-Syari’ah yaitu dari bentuk ?aruriyatnya.
Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan ( library reseach), dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah study kepustakaan atau dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan
menyusun data-data yang dikaji melalui literatur-literatur pustaka yang cocok dengan
objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fiqih, tafsir hadist dan Undang-undang
serta jurnal dan makalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui tujuan hukum dilarangnya pernikahan sirri, mengetahui faktor
pendorong permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan analisis maqa??d asysyar?’ah
terhadap
itsbat
nikah
pada
pernikahan
sirri.
Adapun hasil penelitian adalah menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan,
memberikan gambaran kepada masyarakat tetang peran itsbat nikah sebagai pelindung
hak-hak perkawinan, dan juga akan berpengaruh terhadap status sosial
dimasyarakat.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang
Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehannya dalam mengajukan permohonan itsbat
nikah di Pengadilan Agama. Tujuan penetapan hukum (maqai?d asy-syar?’ah) adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudhorotan. Itsbat
pernikahan nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangat penting (dhoruriyat), dengan
tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama islam
Dengan selesainya penelitian ini, penulis menyadari bahwa pembahasan ini
masih jauh dari kesempurnaan dan membutuhkan kajian yang lebih mendalam.
Meskipun demikian, besar harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis
khususnya, para pembaca pada umumnya, serta bagi peneliti lain yang ingin
mengembangkan pembahasan ini, demi terwujudnya cita-cita kehidupan yang tertib
hukum dan tetap dalam syari’at islam.
Topik Terkait
Referensi Serupa
PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abdurrahman Jailani
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)
RINALDI
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
MUHAMMAD HERIANTO, 11521101233
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM
FADLILLAH, IHSAN
Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah
EDI IRWANSYAH ARUAN, -
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abdurrahman Jailani · 2014
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL · 2022
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)
RINALDI · 2017
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution · 2011
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
MUHAMMAD HERIANTO, 11521101233 · 2019
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
Literatur Terbaru yang Relevan
PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Abdurrahman Jailani · 2014
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL · 2022
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)
RINALDI · 2017
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution · 2011
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
MUHAMMAD HERIANTO, 11521101233 · 2019
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017