Itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid as-syari’ah

Abstrak / Ringkasan

Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur pada pengaturan
hukum, antara lain; diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden No. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis
pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II
Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Edisi Revisi tahun 2015, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair
Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar?iyah dalam Rangka
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan Peraturan
Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
Penelitian ini mengkaji, Pertama, filosofi itsbat nikah terhadap nikah siri
di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum Islam, Kedua bagaimana pengaturan
itsbat nikah di Indonesia, Ketiga, Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap
nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, Keempat Bagaimana seharusnya pengaturan
dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan
maqashid sy-syaria`ah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran,
gagasan-gagasan pada pengaturan hukum dan pelaksanaan tekhnis itsbat nikah
terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara . Khususnya, gagasan merevisi
pengaturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat ( (2) Undang-undang 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari
pengaturan hukum yang ambigu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku” di revisi dan direkomendasikan
agar supaya direvisi menjadi pengaturan hukum yang komprehensif “Tiap-tiap
perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku”. Selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam
pencatatan buku nikah berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah terhadap nikah
siri dari Pengadilan Agama agar supaya dicatat pencatatannya pada Buku Nikah
yang warna Buku Nikahnya berbeda dengan warna Buku Nikah lainnya sebagai
pembeda kespesifikannya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif,
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan itsbat
xxi
nikah terhadap nikah siri dan adagium hukum, asas-asas hukum serta tinjauan
maqashid asy-Syari?ah.
Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah
terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan
maqashid asy-Syari?ah, dikarenakan adanya jumlah angka dan frekuensi nikah siri
yang masih relatif tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa
faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri itu, seperti faktor pengaturan
hukum yang ambigu apakah tiap-tiap perkawinan itu wajib dicatatkan
pencatatannya atau tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan hanya sebagai himbauan
administratif saja, faktor kemiskinan, faktor usia yang masih dibawah umur,
faktor poligami liar, faktor fikih sentries. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri
adalah solusi terhadap permasalahan nikah siri yang fenomenal, agar supaya nikah
siri dapat diakui dan dianggap sah menurut Negara, yang pada akhirnya
pengurusan administrasi yang mensyarakatkan adanya Buku Nikah sebagai akta
autentk sebagai pembuktian adanya perkawinan dapat dipenuhi.
Hambatan pelaksanannya yaitu, Pertama, adanya perbedaan pemahaman
antara sahnya nikah siri itu menurut hukum Islam, namun dikarenakan tidak
adanya pencatatan nikah siri dalam Buku Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) kecamatan, maka masih dipahami belum sah secara Negara,
disebabkan dualisme interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, tidak
diatur sanksi dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap oknum pelaku
nikah siri, Ketiga, Kurangnya political will peran Negara untuk hadir dalam
melindungi warga negaranya terhadap nikah siri, dikarenakan lemahnya
pengaturan hukum dan solusi nikah siri itu atribusi kewenangannya hanya sebatas
itsbat nikah di Pengadilan Agama saja, sehingga peraan negara untuk pengawasan
nikah siri belum hadir, sehingga menimbulkan angka nikah siri semakin tinggi
bukannya semakin turun, akibat asumsi masyarakat bahwa nikah siri tak masalah
dilakukan untuk menghindar dari perzinaan karena tidak sanksi hukumnya,
dikarenan dapat diitsbatkan sewaktu waktu di kemudian hari, bilamana sudah ada
kepentingan dan keperluan secara adiministratif.
Oleh karenanya, perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan
hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan berkelanjutan,
dengan hadirnya Negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks
administrasi kependudukan terhadap nikah siri, sehingga lebih efektif dan efisien
konsistensi Negara menyelesaikan permasalahan nikah siri.

Topik Terkait

Sitasi