REPOSITORY PAIindonesia2018

Pengangatan Anak Oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif Dalam Perspektif Maqaashid Al-Syar’iah

Barmawi Arief · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Pranata hukum adoptie, peninggalan Belanda, diterjemahkan dengan
pengangkatan anak dan semakna dengan tabannî, bahasa Arab, dengan substansi
pengalihan nasab si anak dan segala akibat hukumnya. Tapi saat ini, substansi
pengangkatan anak berubah jadi pengalihan tanggung jawab perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak, dan ini sejalan dengan makna ?adhâna? dalam hukum
Islam. Dalam prakteknya, ada anak yang diangkat oleh wali nasabnya sendiri.
Padahal, si wali adalah orang yang bertanggung jawab ketika orang tua si anak
tidak cakap memikul tanggung jawab orang tua. Inilah dasar pertanyaan penelitian
ini: bagaimana keabsahan pengangkatan anak oleh wali nasab menurut hukum
positif dalam perspektif maqâshid al-syarî’a??

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
komparatif (comparative approach). Sumber penelitian terdiri atas bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya juga
dibagi dua; bahan hukum primer dari hukum positif, berupa peraturan perundangundangan,
dan
bahan
hukum
primer
dari
hukum
Islam,
berupa
kitab-kitab
fikih
dari

empat
mazhab
Ahl
Sunnah.
Sementara
bahan-bahan
hukum
sekunder
penelitian
ini

adalah

buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan
sarjana
dan

ahli hukum. Analisa terhadap temuan penelitian dilakukan
dengan mengggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Dari bahasan yang dilakukan dapat disimpulkan: (1) menurut hukum positif
Indonesia pengangkatan anak oleh wali nasab (kakek) adalah tidak sah. Sebab
Pasal 1 angka 2 (dua) PP No. 54/2007, menghendaki calon orang tua angkat adalah
bukan keluarga si anak dan bukan wali sahnya. Sementara wali nasab adalah
bagian dari keluarga si anak dan/atau wali sahnya. (2) dari perspektif maqâshid alsyarî’a?,,

karena pengangkatan anak menghendaki “ketiadaan” hubungan
kekeluargaan atau nasab, maka pengangkatan anak oleh wali nasab itu juga tidak
sah. Sebab, maslahat yang hendak diwujudkan termasuk maslahat mulghâ;
hubungan rahim yang lemah (anak angkat-orang tua angkat) dibentuk dengan
terlebih dulu memutus hubungan nasab. Artinya, maslahat yang jadi tujuan
pengangkatan anak diwujudkan dengan cara tidak taat. Sementara itu, “niat baik”
wali nasab hendak menjaga dan melindungi anak tersebut dapat ditempuh dengan
menggunakan pranata hukum hadanah, dan si wali memang berhak tanpa harus
membuat hubungan kekeluargaan baru.

Pengangatan Anak Oleh Wali Nasab Menurut Hukum Positif Dalam Perspektif Maqaashid Al-Syar’iah

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM (STUDY PENETAPAN PERKARA NOMOR 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

Analisa Hukum Islam terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak zina Kepada Ayah Biologis

Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumun, Kab. Palas)

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

PANDANGAN ULAMA SYAFI’IYAH TENTANG HUKUM AYAH MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK YANG PERNAH DIPERKOSANYA

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)

Damapk Perceraian orang tua terhadap Hak anak menurut perspektif Hukum Islam melalu pendekatan maqoshid syariah

Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marching Band Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender (LGBT) Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Marching Band Usu Medan)

Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin) Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sulaten Daulat Kota Subulussalam Aceh)

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM (STUDY PENETAPAN PERKARA NOMOR 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

Analisa Hukum Islam terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak zina Kepada Ayah Biologis

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

PANDANGAN ULAMA SYAFI’IYAH TENTANG HUKUM AYAH MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK YANG PERNAH DIPERKOSANYA

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

PERPINDAHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM MENURUT PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI FIKIH (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)

Literatur Terbaru yang Relevan

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM (STUDY PENETAPAN PERKARA NOMOR 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

Analisa Hukum Islam terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah Mengenai Penasaban Anak zina Kepada Ayah Biologis

Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibual-buali. Kec. Ulu Barumun, Kab. Palas)

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

PANDANGAN ULAMA SYAFI’IYAH TENTANG HUKUM AYAH MENJADI WALI NIKAH TERHADAP ANAK YANG PERNAH DIPERKOSANYA

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )