Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Mashlahat

Abstrak / Ringkasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial
review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang
menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena
bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding,
mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa
penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut
Peradilan Agama. Putusan MK tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang pasal
Pasal 55 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya yang sempat menimbulkan kegaduhan
hukum (legal disorder).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif - yuridis
empiris. Menggali asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta melihat norma hukum secara in action
dalam masyarkat, kemudian menganalisis permasalahan dari sudut pandang
hukum positif. Melihat bagaimana perkara sengketa ekonomi syariah diadili oleh
lembag Peradilan Umum.
Ada 2 point penting yang ditemukan dalam penelitian. Pertama Peristiwa
penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diadili oleh lembaga Peradilan
Umum. Padahal Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013
menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut
Peradilan Agama. Kedua Putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa
ekonomi syariah tidak mempertimbangkan dogma hukum. Padahal Mahkamah
Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan
segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan
yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim
adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan
keadilan masyarakat. Putusan Hakim adalah merupakan hukum, semestinya
memberikan manfaat dan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya menimbulkan
keprihatinan hukum. Putusan MK telah mengembalikan kewenangan absolut
dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada Undang Undang Nomor. 3
tahun 2006. Tujuannya adalah mempertegas ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU ini
yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah, dapat berjalan dengan semestinya
menurut hukum.

Topik Terkait

Sitasi