Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“pasal”

352 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2021

IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA

Gustiani Siregar, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Gustiani Siregar, ( 2021): Iddah Wanita yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa Konsekuensi yang muncul akibat adanya perceraian adalah masa iddah. Begitu juga dengan wanita yang mengkhuluk suaminya, menurut jumhur ulama iddah bagi wanita yang putus perkawinan adalah tiga kali quru…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Judul Skripsi dalam penelitian ini adalah “Tugas dan Fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini dilakukan di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terkait ketentuan Peraturan Menteri…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

Hamidah Suriyani, Hamidah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak perempuan dalam ranah politik itu sudah mendapat legalitas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 49 (1). Dengan adanya Undang-Undang ini perempuan lebih diakui kedudukannya dihadapan hukum dan di ranah publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah

M Yusuf Hanif, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK M Yusuf Hanif (2021) : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar Kebutuhan parkir merupakan suatu h…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2016/PN-MDN Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Teori Mashlahat

Abdullah, Budi · Repository UIN Sumatera Utara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 45. Putusan MK tersebut bersifat final and binding, mengikat seluruh warga negara (erga omnes). Putusan MK menegaskan bahwa …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-MAMLUKIYYAH MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI

Kurniadinata, Abdullah Sani · Repository UIN Sumatera Utara

Hak-hak sipil merupakan hak-hak warga negara yang berasal dari konstitusi atau hukum suatu negara, diantaranya adalah hak-hak sipil pekerja. Permasalahan terbaru terkait dengan hak-hak pekerja yang dijelaskan pada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dinilai oleh masyarakat pekerja bersifat kontroversial karena mengurangi hak-hak …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Asadah, Nur · Repository UIN Sumatera Utara

Kinerja pelayanan merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Masih rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi penemuan kasus (case detection rate)…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)

Larasati, Zeni · Repository UIN Sumatera Utara

Virus Covid 19 merupakan virus yang mematikan yang saat ini sedang beredar di Bumi. Virus yang bisa mengenai siapa saja. Pemerintah juga sudah melakukan lockdown dan mengurangi aktifitas di luar rumah guna mengurangi penyebaran virus covid 19 tersebut. Salah satunya aturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama yang menerangkan bahwa ditiadakan akad nik…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

HS, Hussein Abdurrohman · Repository UIN Sumatera Utara

Pengasuhan anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan Undang-undang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak. Namun pemeliharaan anak tak selamanya berjalan dengan baik, adakala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Yasser, Muhammad · Repository UIN Sumatera Utara

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan melalui: Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Sosialisasi dan/…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2020

KARAKTER PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF ‘ABDULLAH N?SHIH ‘ULW?N ANALISIS KITAB TARBIYATUL AUL?D F? AL-ISL?M DAN RELEVANSINYA DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Rinal Wahmuda · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia, tanpa pendidikan kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar, dan termasuk tindakan secara sadar yang tujuannya untuk menegembangkan fitrah manusia. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohanin…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Darerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”, Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia seutuhnya yang di atur dala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Makmun, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Makmun (2020) : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah ”. Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 dilatarbelakangi oleh permohonan uji materi yang diajukan oleh oleh Jenny Rosanna Da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQA??D ASY-SYAR?’AH .

NUR KHAMIDYAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Pernikahan sirri merupakan perbuatan melanggar hukum atas diwajibkannanya pencatatan. Perkawinan ini tidak memiliki kek…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu fakto…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2020

MANAJEMEN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF BERBASIS MUSYAWARAH DI DESA BETING KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Merry Andanie, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nama : Merry Andanie Jurusan : Manajemen Dakwah Judul : Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarah di Desa Beting Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam suatu permasalahan konflik tanah wakaf yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, harus diupayakan penyelesaiannya. Salahsatu upaya yang dapat ditem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Danang Nofianto, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Danang Nofianto (11621100724) : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 1869/ Pdt.G/ 2018/PA. Pbr dan No. 1266/ Pdt. G/ 2018/PA. Pbr ) Wasiat wajibah adalah sesuatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta wari…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

MAQASHID AL-SYARI'AH MAHAR SERVICE DALAM PERNIKAHAN

MUHAMMAD KARIM HASIBUAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pernikahan merupakan sunatullah dan sunnah Rasul saw, maka bagi laki-laki yang sudah mampu sangat dianjurkan untuk menikah, walaupun hanya dengan memberikan mahar berupa servis atau jasa atau non materil. Lalu bagaimana konsep mahar menurut surah an-Nisa ayat 4 dan fungsinya serta maqashid syariah dari mahar servis tersebut?. Penelitian ini menggunakan p…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018

Apriliana Sari, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Apriliana Sari : Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018 Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya calon pengantin yang masih di bawah umur dan kebanyakan telah melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian mengajukan dispensasi nikah ke lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Rengat…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · Repository UIN Sumatera Utara

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

11%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 10 / 18 Berikutnya →