REPOSITORY PAIindonesia2021

Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah

M Yusuf Hanif, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

M Yusuf Hanif (2021) : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar Kebutuhan parkir merupakan suatu hal yang penting bagi Kota Bukittinggi. Maka Pemerintah Daeah Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota yaitu perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang Kota Bukittinggi 2010-2030 yang ada pada Pasal 37. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut.
Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030, apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 Tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010–2030, bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan metode (accidential sampling) mengambil lokasi penelitian di Kota Bukittinggi khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan lokasi parkir liar yang ada sekitaran Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kota Bukittinggi.
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dari parkir liarpun tidak disalurkan oleh pemerinah, hal ini penulis dapat dari tanggapan Dishub Kota Bukittinggi, dan dari segi hukumnya, hal ini tentu sudah melanggar karena tidak ada legalitasnya. Jika dikelola oleh negara, parkir resmi di bawah pemerintah yang memiliki pengawasan dan hasilnya di berikan kepada pemerintah setempat. berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan masih adanya parkir liar yang terdapat ditengan masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Penertiban Parkir Liar, Perspektif Fikih Siyasah.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

ANDRYUS ALBERT BARUTU, -

99% mirip
REPOSITORY2012

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sri Fatmaliza

99% mirip
REPOSITORY2019

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan (2020)

Napitupulu, Maya Sintya

99% mirip
REPOSITORY2017

Peran dinas syari’at dalam mencegah khamar dan sejeninya di kota Subulusssalam

Sahputra, Halim

99% mirip
REPOSITORY2017

Analisis Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Kota Medan

damanik, ahsanul ashari

99% mirip
REPOSITORY2017

Peran dinas syari’at dalam mencegah khamar dan sejeninya di kota Subulusssalam

Sahputra, Halim

99% mirip
REPOSITORY2021

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)

Amini, Hafifah

99% mirip
REPOSITORY2021

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)

Amini, Hafifah

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, -

99% mirip
REPOSITORY2018

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BOS TINGKAT PENDIDIKAN DESA DI KOTA DUMAI

FITHRI ULYANI

99% mirip
REPOSITORY2019

Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)

Harahap, Sahfitriani

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

ANDRYUS ALBERT BARUTU, - · 2020

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sri Fatmaliza · 2012

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BOS TINGKAT PENDIDIKAN DESA DI KOTA DUMAI

FITHRI ULYANI · 2018

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022

PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU

ALL REHADIS, - · 2022

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

DONALIO RAMADHANA, - · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan