REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Makmun, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Makmun (2020) : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015
Tentang
Penggunaan

Hak Pilih Bagi Pengidap
Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum
Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah ”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 dilatarbelakangi
oleh permohonan uji materi yang diajukan oleh oleh Jenny Rosanna Damayanti,
Dra. Hj. Ariani, Titi Anggraini sebagai Pemohon Badan Privat (Organisasi Non
Pemerintah) dan Khairunnisa Nur Agustiati sebagai Pemohon Perseorangan yang
merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap membatasi hak setiap
warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah sehingga bertentangan
dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UUD
1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan
permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal Pasal 57 ayat (3)
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki hukum mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku
lagi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library research) yakni menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan
utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan
hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga memperbaharui pasal 57
ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 penggunaan hak pilih bagi
pengidap gangguan jiwa, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut.
Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 telah memperbaharui pasal penggunaaan hak
pilih bagi pengidap gangguan jiwa yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena dianggap membatasi hak setiap warga negara
untuk menentukan hak dalam Pemilu sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
Kedua, Berdasarkan kajian fiqh siyasah, Putusan Mahkamah Konstitusi No.
135/PUU-XIII/2015 yang memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a UndangUndang

Nomor 8 Tahun 2015 adalah sejalan dengan konsep fiqh siyasah
dusturiyah sebagaimana yang mencakup kemaslahatan umat, telah
mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa
non permanen untuk ikut serta dalam politik dan telah memperoleh hak yang sama
dihadapan Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memperbaharui pasal
penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa tersebut dengan
mendahulukan kemaslahatan rakyatnya.

Keyword : Analisis Putusan, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Fiqih Siyasah.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)

Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah).

Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah).

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KARENA MENYUSUI KETIKA MENJALANI MASA IDDAH

Hak hadhanah orang tua yang muallaf terhadap anak menurut hukum keluarga di malaysia (studi kasus terhadap putusan mahkamah persekutuan nomor : 02(f)-5-01-2015 & 02(f)-6-01-2015)

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KARENA MENYUSUI KETIKA MENJALANI MASA IDDAH

PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/PID/SUS/A/2015/PN.Pbr. PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN NOMOR46/ PUU-VIII/2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DANHUKUM DI INDONESIA

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Literatur Terbaru yang Relevan

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

ANALISIS TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2018 SEBAGAI SYARAT PEMILIH BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)

Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)