REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul: “REALISASI PERDA KOTA PEKANBARU NO: 11
TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.”
Adapun penulisan skripsi berlatar belakang dari tidak terealisasinya Perda No.
11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai
pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima untuk memajukan usaha dagangnya
sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usaha
dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Walikota berkewajiban
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok
permasalahan, yakni Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima , Realisasi Perda No. 11 Tahun 2001 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru dan
Tinjauan Fiqh Siyasah tentang realisasi Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di
Pasar Senapelan Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah melalui angket, wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun
dari pihak Pemerintah Kota dan Pejabat yang terkait. Sedangkan data sekunder adalah
data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada Pedagang Kaki Lima dan
dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa
dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.
Melalui angket, wawancara dan observasi di lapangan dengan responden
diperoleh jawaban-jawaban bahwa prosedur-prosedur yang terdapat di dalam Perda
No. 11 Tahun 2001 tersebut mengenai Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak
direalisasikan oleh pihak Pemerintah Kota. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan
nash-nash al-Qur’an, hadits dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang
ditarik.
Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis
memperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang belum terealisasi oleh
Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah
dikarenakan Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Referensi Serupa
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, -
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)
DILA ARTIKA SARI, -
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)
Pangestu, Reydho
Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)
Pangestu, Reydho
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, - · 2021
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)
DILA ARTIKA SARI, - · 2021
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
AGUNG SETIA BUDI, - · 2021
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna · 2021
Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
Hasibuan, Masna · 2021