IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)
Koher Roton Nae · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan PerdaNo.3 tahun 2002 tentang penyelenggaraan hiburan. Namun, dalam pelaksanaannya diantara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih adanya kelemahan pada Perda nomor 3 tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan tersebut yaitu pada jenis hiburan karaoke. Adanya kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan pada penyelenggaraan hiburan. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan dikota Pekanbaru tentang hiburan umum dijelaskan tentang waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan tempat lokasi dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PERDA tersebut.
Peneliitan ini merupahkan kajian yang berbentuk study lapangan ( Field Research) yang dilakukan dikota Pekanbaru denganbatasan Kec. Lima Puluh. Alasan peneliti untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasi tersebut terjangkau dengan waktu yang terbatas, dan peneliti lebih mengenal objek penelitian diwilayah tersebut.Subjek dalam penelitan ini adalah pengelola karoke keluarga, pengunjung karoke keluarga, serta masyarakat disekitar karoke keluarga, Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah implementasi Pelaksanaan Perda N0.3 tahun 2002 atas izin penyelenggaraan hiburan khususnya Karaoke Keluarga. Dengan demikian Populasi dalam penelitan ini adalah pengelola, pengunjung dan masyarakat yang tinggal di sekitar KTV yang beroperasi di Kecamatan Lima Puluh, yaitu KTV Furaya, KTV XP 88,KTV Holywood, KTV MP Entertaimen, dan Garden KTV. Karena keterbatasan penulis maka penulis mengambil dua lokasi yaitu KTV Furaya dan KTV XP 88 dengan jumlah sample keseluruhan adalah 46 Orang.Tehknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara , observasi dan angket. Metode yang dipakai dalam analisis masalah ini adalah methode analisa data kualitatif.
Di akhr penelitian penulis menemukan bahwa dalam implementasi PERDA no 32 tahun 2002 ditemukan adanya penyalahgunaan izin dalam empat hal. Penyalahgunaan izin yang pertama adalah dalam hal mengoperasikan tempat hiburan hingga pukul 02.00 WIB, padahal dalamPerda tersebut dinyatakan bahwa pengelola hiburan maksimal beroperasi hingga pukul 22..00 WIB. Penyalahgunaan izin yang kedua, sebagian besar tempat hiburan KotaPekanbaru masih menyimpang dari peruntukannya, sebagian besar dari mereka mengantongi izin sebagai Hotel dan Rumah makan. Penyalahgunaan izin yang ketiga adanyasejumlah tempat hiburan malam sudah beroperasi namun tidak menyesuaikan jarak lokasi sesuai peraturan daerah. Penyalahgunaan izin yang keempat adanya tempat hiburan karaoke yang baru dibuat dengan jarak kurang dari 1000 meter dari tempat ibadah, sekolah atau pendidikan dan perumahan.Mengingat banyaknya dampak negatif dari pelaksanaan dan penyalahgunaan perda ini maka berdasarkan metode syad zari`ah perda ini harus ditinjau ulang kembali pelaksanaannya.
Referensi Serupa
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, -
ANALISIS SEKSYEN 57 ENAKMEN 6 UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002 TENTANG PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN)
AHMAD LUQMAN AL HAKAM BIN MOHD ZAIDI, -
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, -
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, -
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, - · 2022
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana · 2016
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
ANALISIS SEKSYEN 57 ENAKMEN 6 UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002 TENTANG PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN)
AHMAD LUQMAN AL HAKAM BIN MOHD ZAIDI, - · 2022
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, - · 2022
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, - · 2022
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MODREN KOTA PASIR PENGARAIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NO. 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Muklis Wardana · 2016
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
ANALISIS SEKSYEN 57 ENAKMEN 6 UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM KELANTAN TAHUN 2002 TENTANG PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH (STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN)
AHMAD LUQMAN AL HAKAM BIN MOHD ZAIDI, - · 2022
PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS METRO PEKANBARU
ALL REHADIS, - · 2022
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021