REPOSITORY PAIindonesia2021

KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

RAPI DWI WAHYU, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Rapi Dwi Wahyu (2021) : Kinerja Pemerintahanan Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa Binuang Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih
Siyasah.
Penelitian ini berjudul “Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Menurut Perspektif Fiqh Siayasah”. Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar pada perintahan sebelumnya dibidang pembangunannya
bagus dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak dan drainase, pada
pemerintahan sekarang pembangunannya kurang dengan tidak adanya perbaikan
jalan dan pembuatan drainase dan pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran
dan efektif, sedangkan menurut fiqih siyasah bahwa kebijakan-kebijakan seorang
pemimpin itu ketika dalam mengambil dan membuat keputsan haruslah
mementingkan kemaslahatan umatnya (rakyat), hal inilah yang menjadi latar
belakang masalah dalam penelitian ini.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja
pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa binuang dan
bagaimanakah pembangunan di Desa Binuang dalam perspektif fiqih siyasah.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintahan
desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang dan untuk mengetahui
kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Fiqih
Siyasah.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
dilaksanakan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Provinsi Riau, sumber data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dn
diolah oleh peneliti secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan
Dalam Pelaksanaan aparatur pemeritahan desa dan data sekundernya diperoleh
berupa arsip-arsip/dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah 45 aparat desa dan jajarannya yang ada di
Desa Binuang dan sampelnya diambil sebanyak 15 orang yang terdiri dari
sekretaris Desa Binuang, 1 orang BPD Desa Binuang, 1 orang kaur pembangunan,
4 orang Kepala Dusun, 4 orang RW dan 4 orang RT di Desa BInuang. Penetapan
sampel dilakukan dengan cara purpossive sampling. Adapun metode
pengumpulan data adalah observasi dan wawancara, kemudian data-data tersebut
dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil dari pnelitian ini adalah kinerja pemerintahan desa dalam
pelaksanaan pembangunan di desa binuang adalah tidak maksimalnya
pembangunan serta tidak tepat sasaran pembangunan yang dilakukan
pemerintahan desa, sehingga pembangunan tersebut tidak begitu dirasakan oleh
masyarakat manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari: jalan dan turap yang dibuat
dalam beberapa bulan setelah pengerjaan hasilnya tidak bertahan lama, drainase
yang dibuat juga tidak efektif karena dibuat ditempat yang bukan seharusnya
ii
membutuhkan. Srta dibidang pertanian tidak adanya perhatian pemerintahan desa
dalam pengairan untuk mendukung infrastruktur yang dibutuhkan petani, serta
dalam bidang keamanan tidak adanya kebijakan dalam pengoperasian pos ronda
setelah pos ronda itu dibuat. Adapun kinerja pemerintaha desa dalam palaksanaan
pembangunan menurut perspektif fiqih siyasah adalah adalah kurang berjalan di
atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah
Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya perhatian Dalam Pelaksanaan petani
karena tidak disediakannya pengairan juga tentang sarana dan prasarana serta
infrastruktur di Desa ini juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqih
Siyasah, pemerintah dituntut untuk adil, terbukaan pada publik, dan
mengutamakan kemaslahatan rakyat. Selain itu tugas yang terpenting dari kepala
pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam
hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2018

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA

99% mirip
REPOSITORY2021

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nurhidayah Lubis, -

99% mirip
REPOSITORY2010

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Robin Darmendra

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit

99% mirip
REPOSITORY2022

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, -

99% mirip
REPOSITORY2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

DILA ARTIKA SARI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)

Asliah, Nur

99% mirip
REPOSITORY2021

Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)

Asliah, Nur

99% mirip
REPOSITORY2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nurhidayah Lubis, - · 2021

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Robin Darmendra · 2010

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · 2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, - · 2022

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · 2020

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki)

DILA ARTIKA SARI, - · 2021

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nurhidayah Lubis, - · 2021

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Robin Darmendra · 2010

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit · 2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit · 2021

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · 2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, - · 2022

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · 2020