REPOSITORY PAIindonesia2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Chindy Kartika Rahmawati (2022): Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Fiqh Siyasah Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa harus memiliki beberapa kewenangan dan didukung oleh faktor yang mendukung untuk terwujudnya suatu desa yang sejahtera. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala pemerintahan juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya.
Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih, yang kedua untuk mengetahui faktor yang men-jadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Padat Karya Air Bersih, yang ketiga untuk mengetahui bagaiman perspektif Fiqh Siyasah dan undang-undang terhadap peran Kepala Desa dalam Program Padat Karya.
Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Sumber primer dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat dan sumber sekunder dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.
Berdasarkan hasil analisis yang disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Rawa Makmur dalam pelaksanaan program padat karya air bersih secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai Kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang belum merasakan program padat karya air bersih tersebut serta kurang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar sumber air bersih tersebut.

Kata kunci: Peran, Kepala Desa, Fiqh Siyasah

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa ) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Literatur Terbaru yang Relevan

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”