PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Berdasarkan fakta dilapangan, masyarakat Desa Sungai Pinang yang
sebagian besar rmata pencaharian berkebun karet mengeluhkaan harga karet yang
selalu mengalami penurunan. Sehingga sulit bagi mereka memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Sedangkan, Desa Sungai Pinang sendiri memiliki potensi-potensi
alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya tersedia lahan sawah
masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana
Pemberdayakan Masyarakat oleh Kepala Desa dalam Memanfaatkan Kekayaan
Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat tani Desa Sungai Pinang ditinjau Menurut
Fiqh Siyasah (Periode bapak Muslim Burhan tahun 2011-2017 M). Jenis
penelitian ini deskriptif kualitatif, artinya menganalisa dengan benar data-data dan
informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap responden
secara langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Adapun Populasi pada penelitian ini merupakan masyarakat Desa Sungai
Pinang yang terdiri dari 257 kepala keluarga. Karena populasi penelitian lebih dari
100, maka penulis dalam mengambil sampel menggunakan teknik random
sampling. Artinya untuk sampel penulis mengambil 10% secara acak dari jumlah
populasi. Yaitu, untuk kepala keluarga sebanyak 25 kepala keluarga di 3 Dusun
Desa Sungai Pinang, total sampling untuk pemerintahan Desa Sungai Pinang
berjumlah 10 orang: 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang
Kepala Urusan (Kaur) ; Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, dan Kaur
Umum. 3 orang Kepala Dusun, 2 orang mewakili Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Kemudian 1 orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sungai Pinang, 2 orang tokoh masyarakaat, dan 1 orang pegawai penyuluh
lapangan dari dinas Pertanian Kecamatan Hulu Kuantan. Jadi pada penelitian ini,
jumlah sampel ada 39 orang.
Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperbaiki kinerja Pemerintahan
Desa, dan memampukan masyarakat tani Desa Sungai Pinang dalam mencapai
taraf hidup sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah
pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa sudah mensejahterakan masyarakat
tani Desa Sungai Pinang. 2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat
i


Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat tani Desa Sungai Pinang. 3.
Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat tani oleh
Kepala Desa Sungai Pinang.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepala Desa Sungai
Pinang dalam memberdayakan masyarakat tani sudah menuju ketingkat sejahtera.
Sebagian besar harapan masyarakat tani sudah banyak terpenuhi, mulai dari
pengetahuan, bantuan alat-alat pertanian, pembangunan jalan semenisasi ke
Sawah masyarakat, hingga peningkatan produksi hasil panen masyarakat. Faktorfaktor

pendukung Kepala Desa yaitu, adanya Anggaran Dana Desa, adanya
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai, dan dukungan
dari masyarakat serta bantuan pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor-faktor
penghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat terbatasnya dana,
lahan dan masa jabatan, belum ada irigasi (pengairan) untuk sawah masyarakat,
belum lancarnya bantuan dan terjadinya dua golongan yang berbeda pendapat
antara peternak dan yang bukan peternak terhadap program Kepala Desa.
Mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat tani
oleh Kepala Desa Sungai Pinang sudah tergambar baik dengan mengedepankan
prinsip musyawarah dalam mengambil kebijakan, bertanggungjawab memegang
amanat rakyat dalam menjalankan Pemerintahan Desa, berlaku adil dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberian bantuan yang ada, sederhana dalam
keseharian, dan mencontohkan pemimpin yang taat beragama. Kesimpulan
Kepala Desa Sungai Pinang sudah berhasil menjalankan Pemerintahan Desa
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan
juga menggambarkan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dalam Islam.

Topik Terkait

Sitasi