ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI KETUA PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Pemerintahan PDRI merupakan pemerintahan yang dibentuk dengan
alasan kondisi keamanan negara akibat terjadinya agresi militer Belanda kedua
pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta yang ingin menghancurkan
Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum Pemerintah Pusat ditawan oleh
Belanda, Presiden Soekarno telah mengumumkan pemberian mandate kepada
Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Syafruddin
Prawiranegara yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan,
tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Setelah mengetahui dengan pasti
Presiden Soekarno berserta pimpinan yang lainnya ditawan, bersama pemimpin
sipil dan militer di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI
pada tanggal 22 Desember 1948. Sesudah terbentuk, terbukti dalam banyak
kesempatan pemerintahan PDRI itu cukup menjalankan fungsinya dengan efektif,
baik dalam hubungan didalam negeri maupun hubungan internasional
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Pemerintahan PDRI dan
Eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik
Indonesia berdasarkan konstitusi pada saat itu dan untuk mengetahui Analisis
Fiqh Siyasah terhadap eksistensi Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua
Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Menurut konsep darurat negara dalam
perfektif fiqh siyasah dalam Hukum Tata Negara.
Metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komperatif. Sumber data
terdiri dari data skunder, data primer dan data tersier. Dalam penelitian ini,
penyusun menggunakan pendekatan normative.
ii

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa selama pelaksanaan
pemerintahan PDRI semua kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan pemerintahan
sipil dan militer berada di bawah kepemiminan Syafruddin Prawiranegara.
Syafruddin Prawiranegara berhasil membentuk kabinet yang diberi nama kabinet
darurat. Kabinet darurat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi PDRI. Sejak
tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Program utama Kabinet Darurat,
yaitu menyelamatkan Negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman baik
melalui proses diplomasi maupun perjuangan bersenjata.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Secara fungsinya Indonesia
menggunakan sistem Parlementer, Syafruddin diberi mandat atas pemerintahan
Indonesia, tidak tercantum dengan kenegaraan, sehingga secara de jure PDRI
diakui didalam negeri, secara de facto oleh negara-negara lain pemimpin negara
Indonesia masih presiden Soekarno. Hal yang dapat disimpulkan bahwa
Syafruddin Prawiranegara sah dinyatakan sebagai Perdana Menteri dan kabbinet
Darurat sebagai Penyelamat Indonesia pada waktu itu. Harapan terbesar dari
kajian ini adalah bagaimana agar bangsa Indonesia menghargai jasa perjuangan
Syafruddin Prawiranegara.

Topik Terkait

Sitasi