ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PERMENKES NOMOR 382/MENKES/PER/VI/1989 TENTANG PENDAFTARAN MAKANAN
AYUB HABILA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai
pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989
tentang pendaftaran makanan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kenyataan di lapangan banyak pelaku usaha dalam memproduksi makanan
kemasan belum melakukan pendaftaran makanan, dengan kata lain mereka belum
melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang
pendaftaran makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan
Meranti, serta bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran
makanan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang mengambil
lokasi penelitian di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti,
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data
yang penulis peroleh dengan cara observasi, wawancara, dan menyebarkan angket
kepada para pelaku usaha atau produsen yang ada di lokasi penelitian tersebut.
Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku atau sumber
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan, yang kemudian dianalisis
menggunkan analisis deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 1
orang Kepala Dinas Kesehatan, 1 orang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Meranti , serta seluruh pelaku usaha
yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 125 orang, kerana jumlah
populasi terlalu banayak maka penulis mengambil sampel 50 % dari jumlah
populasi yaitu sebanyak 63 orang dengan menggunakan metode purposive
sampling.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan tersebut sudah
sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali pasal (2) yang mengatur tentang
ketentuan pendaftaran dan pasal (20) yang mengatur tentang sanksi. Hal ini
terjadi karena selama ini para stakeholder yakni Dinas Kesehatan hanya
melakukan tindakan persuasif saja, tidak memberikan sanksi sesuai dengan
peraturan, para stakeholder mengantisipasi jika dilakukan penegakan hukum
sesuai dengan amanat peraturan akan menghambat para pelaku usaha dalam
memproduksi makanan kemasan dan akan mengakibatkan dunia usaha mati.
Sedangkan menurut analisis fikih muamalah pelaksanaan peraturan tersebut sudah
sesuai dengan aturan hukum Islam yang sejalan dengan tujuan bersyariah ataupun
maqasid as-Syariah yaitu untuk memlihara kemaslahatan dan menghindari
kemafsadatan yang secara subtansi hadir untuk memelihara hajat hidup orang
banyak.
Topik Terkait
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Meiyu Syahri Ramadhanisa, Meiyu
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, -
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)
Yodi Sundana, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, -
PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KHOIRUL ASMI
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, -
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)
Siregar, Rapina Putri
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Meiyu Syahri Ramadhanisa, Meiyu · 2022
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)
Yodi Sundana, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KHOIRUL ASMI · 2018
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Meiyu Syahri Ramadhanisa, Meiyu · 2022
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)
Yodi Sundana, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KHOIRUL ASMI · 2018
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · 2018