Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Riswana, Nia · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Ibadah adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Aceh
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang
pelaksanaan Syariat Islam pada pasal 8 ayat (2) setiap Muslim wajib
menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk
melaksanakan ibadah. Tulisan ini menguraikan tentang Penerapan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tantangan
dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kajian ini merupakan
penelitian Hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research), data-data
dikumpukan berdasarkan pengamatan atau observasi, wawancara dan analisis di
Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara serta beberapa buku, peraturan
perundang-undangan, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Aceh, peraturan Bupati dan
juga website dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian
ditemukan fakta bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan
tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29
Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan
penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat
baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat
Islam dilihat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat menjelang shalat
Jum’at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada
himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang
tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar kota
kutacane.
Referensi Serupa
Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Riswana, Nia
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
FIORA FRANSISKA PUTRI
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, -
ANALISIS KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN DENGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Oktania, Setyowati
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
Batu Bara, Siti Masithah
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
Batu Bara, Siti Masithah
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Riswana, Nia · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
Batu Bara, Siti Masithah · 2020
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
Batu Bara, Siti Masithah · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Riswana, Nia · 2020
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni · 2014
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
ANALISIS KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN DENGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Oktania, Setyowati · 2012
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
Batu Bara, Siti Masithah · 2020