Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al- Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Untuk mengetahui bagaimana Hak
Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al-Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah
dan untuk Mengetahui bagaimana Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali
Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi’i dan Imam Abu Hanifah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunkan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Kitab Al- Umm, al-Buwaiti, al-Imla’, dan Mukhtashar Muzani, kitab “al-Mabsuth” Badai’i As-Shanai’i. Sedangkan sumber sekundenya yaitu buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan,
dapat simpulkan bahwa: 1) Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam
al-Syafi‘i dan Imam Abu Hanifah; a) Imam asy-syafi’i. Menurut kelompok yang
diwakili oleh Imam Syafi’i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah
perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah tanpa adanya
wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar, baik
wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda; b) Imam Abu
Hanifah. Menurut golongan yang diwakili oleh Abu Hanifah, mereka
perpendapat bahwa hak ijbar diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum
dewasa (belum baligh) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu
jika gadis telah baligh dan berakal maka tidak ada hak ijbar baginya.; 2)Metode
Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam
Safi’i dan Imam Abu Hanifah Adapun metode istinbat yang digunakan Imam
Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan
qiyas. Metode istinbat Imam Syafi’i yaitu Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qaul
sahabat, qiyas, dan istishab. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh
Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur’an, As-Sunnah,
ijma’, qiyas dan istihsan

Topik Terkait

Sitasi