REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Yanthi, Syahri Arma · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang seorang karyawati yang
bekerja di perusahaan swasta di kec. Medan Helvetia yang tidak menerima upah
hanya karena dia mengambil cuti melahirkan dan kemudian dia diberhentikan tanpa
pesangon dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
pengupahan cuti melahirkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut
serta faktor penghambat dan pendukungnya dalam implementasi pengupahan cuti
melahirkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
di Kec. Medan Helvetia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik analisis
penelitian ini menggunakan normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa implementasi pengupahan cuti melahirkan menurut Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum optimal karena terdapat beberapa faktor
penghambat maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dalam proses pengawasan dan
sosialisasi kepada para pemilik perusahaan dan para pekerja tentang hak dan
kewajiban dan khususnya mengenai norma yang berhubungan dengan hak reproduksi
pekerja perempuan agar terwujudnya kesejahteraan dan keharmonisan hubungan
antara pekerja dan pemilik usaha.

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)

Literatur Terbaru yang Relevan

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)