Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
RIFAN NURFALA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Rifan Nurfala (2022) Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah
Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu melalui pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Prinsip otonomi tersebut memberikan kesempatan kepada daerah Kabupaten/Kota khususnya kota Pekanbaru untuk membuat kebijakan berupa pemekaran kecamatan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan di kota Pekanbaru. Peraturan Daerah (Perda) terkait pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru sudah disahkan DPRD Pekanbaru sejak 1 September 2019 lalu. Namun, sampai kini pemekaran belum dilakukan. Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kebijakan Pemerintah kecamatan tampan dalam Pemekaran daerah? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemekaran wilayah di kota Pekanbaru berdasarkan Perda No.10 tahun 2019? 3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemekaran daerah?.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang menitik beratkan kepada kebijakan pemerintah kecamatan Tampan di kota Pekanbaru. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pihak pemerintah daerah sudah berupaya memfasilitasi dari pemekaran kecamatan yang akan dimekarkan, seperti pemberian tempat baru dan pembagian inventaris dan juga pegawai yang baru untuk penempatan pada kecamatan yang dimekarkan.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya faktor pendukung dan penghambat dari pemekaran kecamatan ini adalah, pendukung yakni, adanya saling koordinasi antara pemerintah daerah, persiapan yang telah dilakukan setahun lebih dan juga peraturan untuk melandasi pemekaran kecamatan ini. Adapun faktor penghambatnya adalah kurang sosialisasi kepada masyarakat, kurang nya evaluasi oleh pemeerintah daerah dan juga fasilitas yang kurang mendukung. Pembahasan dari pemekaran kecamatan dari kaidah fiqh siyasah mengalami kekurangan karena belum berjalannya secara baik, masih adanya beberapa hambatan yang cukup serius.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pemekaran Wilayah dan Fiqh Siyasah
Topik Terkait
Referensi Serupa
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, -
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, -
PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH VIHARA PI LI GONG DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH
SYAFRIANTO
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru)
Amiruddin
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Erwin, Erwin
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKAN BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
IIS ARDIMAN, -
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjau Fiqh Siyasah
Muhammad Gunawan Ginting, -
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nurhidayah Lubis, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, - · 2020
PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH VIHARA PI LI GONG DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH
SYAFRIANTO · 2017
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru)
Amiruddin · 2010
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Erwin, Erwin · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).
Nor Fadillah, - · 2021
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
DONALIO RAMADHANA, - · 2020
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
Upaya Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemlihan Calon Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024menurut Tinjauan Fiqih Siyasah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Muhammad Rizky, - · 2020
PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH VIHARA PI LI GONG DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH
SYAFRIANTO · 2017
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru)
Amiruddin · 2010
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
Erwin, Erwin · 2021