REPOSITORY PAIindonesia2019

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan.

Paidi, Paidi · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuanagan pemerintah. Dimana dalam standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuanagan pemerintah daerah merupakan gambaran dari kinerja pemerintah dalam satu periode akuntansi. Kantor Kepala Desa Amplas sudah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah salah satu unsur laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diatur dalam PSAP No 02 PP No 71 tahun2010. Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disususn Kantor Kepala Desa Amplas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyusunan dan penyajian laporan realisasai anggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Amplas yang berlokasi di Jl. Tri Murti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 79% dan tingkat ketidaksesuaiannya mencapai 21% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Adapun ketidak sesuaiannya karenan dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 pada Kantor Kepala Desa Amplas dikatakan baik.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika

99% mirip
REPOSITORY2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika

99% mirip
REPOSITORY2019

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas

Pohan, Kholila

99% mirip
REPOSITORY2018

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL

99% mirip
REPOSITORY2016

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI PADA KOMPETENSI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN TAHUN AJARAN 2015/2016

Prahmadia Fuad, Ade

99% mirip
REPOSITORY2014

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi

99% mirip
REPOSITORY2022

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, -

99% mirip
REPOSITORY2021

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nurhidayah Lubis, -

99% mirip
REPOSITORY2021

KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

RAPI DWI WAHYU, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Sagala, Mhd Fadhil

99% mirip
REPOSITORY2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, -

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas

Pohan, Kholila · 2019

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Sagala, Mhd Fadhil · 2021

Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Fahrizal, Muhammad · 2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal

Putra, Andri Ismail · 2020

Probelematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dasopang, Bangun · 2020

Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Fahrizal, Muhammad · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas

Pohan, Kholila · 2019

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL · 2018

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI PADA KOMPETENSI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN TAHUN AJARAN 2015/2016

Prahmadia Fuad, Ade · 2016

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi · 2014

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · 2022

Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah

Chindy Kartika Rahmawati, - · 2022