Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan.
Paidi, Paidi · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuanagan pemerintah. Dimana dalam standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuanagan pemerintah daerah merupakan gambaran dari kinerja pemerintah dalam satu periode akuntansi. Kantor Kepala Desa Amplas sudah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah salah satu unsur laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diatur dalam PSAP No 02 PP No 71 tahun2010. Adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disususn Kantor Kepala Desa Amplas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penyusunan dan penyajian laporan realisasai anggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Amplas yang berlokasi di Jl. Tri Murti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 79% dan tingkat ketidaksesuaiannya mencapai 21% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Adapun ketidak sesuaiannya karenan dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak mencatat transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah, tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 pada Kantor Kepala Desa Amplas dikatakan baik.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas
Pohan, Kholila
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
RAZI AKMAL
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI PADA KOMPETENSI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN TAHUN AJARAN 2015/2016
Prahmadia Fuad, Ade
POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)
Ahmad Riadi
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah
Chindy Kartika Rahmawati, -
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA MAGA DOLOK KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nurhidayah Lubis, -
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, -
Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Sagala, Mhd Fadhil
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas
Pohan, Kholila · 2019
Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Sagala, Mhd Fadhil · 2021
Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
Fahrizal, Muhammad · 2020
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal
Putra, Andri Ismail · 2020
Probelematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)
Dasopang, Bangun · 2020
Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
Fahrizal, Muhammad · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas
Pohan, Kholila · 2019
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
RAZI AKMAL · 2018
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR AKUNTANSI PADA KOMPETENSI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN TAHUN AJARAN 2015/2016
Prahmadia Fuad, Ade · 2016
POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)
Ahmad Riadi · 2014
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
Peran Kepala Desa Rawa Makmur Keca matan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pro-gram Padat Karya Air Bersih Perspek-tif Fiqih Siyasah
Chindy Kartika Rahmawati, - · 2022