PUNISHMENT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
NASRUDDIN, N · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Nasruddin, (2022): Punishment dalam perspektif pendidikan Islam ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang tidak terpuji, namun kasus-kasus
kekerasan masih banyak terjadi khususnya di sekolah yang dilakukan oleh
pendidik terhadap peserta didik, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik
tersebut biasanya akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik
yang tidak disiplin atau melanggar aturan yang berlaku, sehingga pendidik
menggunakan metode hukuman yang tidak wajar. Dalam penelitian ini membahas
hukuman atau punishment dalam pendidikan Islam dan tinjauan Undang-Undang
nomor 35 tahun 2014 terhadap panisment dalam pendidikan Islam. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan
pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa
Punishment dalam Pendidikan Islam merupakan satu diantara metode alternatif
yang dapat digunakan jika metode lain telah diterapkan namun belum dapat
merubah prilaku peserta didik. Dalam perspektif undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 bahwa Punishment disyaratkan tidak mengandung unsur kekerasan dan
menjurus ke prilaku seksual. Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Punishment dalam Pendidikan Islam tidak bertentangan dengan undangundang
namun saling melengkapi dalam menunjang proses belajar mengajar di
sekolah yang aman dan nyaman untuk terwujudnya tujuan Pendidikan.
Kata Kunci: Punishment, Pendidikan Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014
Topik Terkait
Referensi Serupa
Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )
Afder Darius
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, -
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sugianto, Sugianto
Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sugianto, Sugianto
Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sugianto, Sugianto
Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sugianto, Sugianto
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )
Afder Darius · 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )
Afder Darius · 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sugianto, Sugianto · 2012