TINJAUAN YURIDIS TERKAIT ROYALTI YANG DITERIMA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ADRIANA FITRI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Lembaga Manajemen Kolektif merupakan Lembaga yang diberi
wewenang oleh pemerintah untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta ataupun
pemilik hak terkait dalam bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan
royalti. Lembaga Manajemen Kolektif telah diatur pengaturannya di dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada pasal 89 ayat (3)
menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif berhak atas bagian masingmasing,
meski diikuti dengan kalimat “…sesuai dengan kelaziman dalam praktik
berdasarkan keadilan”, tentunya hal ini sudah bertentangan dengan aturan yang
ada dalam Undang-Undang itu sendiri karena yang berhak untuk mendapatkan
royalti berdasarkan Undang-Undang adalah Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut yaitu: apakah itu lembaga manajemen kolektif, apakah itu Royalti dan
bagaimana hubungan royalti yang diterima lembaga manajemen kolektif.
Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum normatif, maka sifat
penelitian yang digunakan penulis adalah deskritif analisis. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif telah jelas
dan pengertian royalti diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta kemudian penjelasan selanjutnya diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata cara
Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen
Kolektif. Selanjutnya tentang hubungan royalti yang diterima Lembaga
Manajemen Kolektif mungkin istilah yang lebih tepat adalah “management fee”
sesuai dalam dokumen WIPO.
Topik Terkait
Referensi Serupa
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SANDRA YUNISAH, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Relevansi Kompetensi Guru Menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Suriani
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMK SE-KECAMATAN WATES
Lestari, Siti
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SANDRA YUNISAH, - · 2021
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
Relevansi Kompetensi Guru Menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Suriani · 2017
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SANDRA YUNISAH, - · 2021
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021