POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA
AHMAD SUPARDI HASIBUAN · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Adapun yang melatari lahirnya gagasan penerapan hukum pidana Islam di
Indonesia adalah hukum Islam telah menjadi the living law (hukum yang hidup) dalam
masyarakat Islam Indonesia, sejak Islam datang di Nusantarapada abad ke-7 M. Sejarah
perkembangan hukum dunia,” hanya agama Islam, Yahudi, dan Hindu yang membentuk
“sistem hukum.” Di antara ketiganya, hukum Islam yang paling berpengaruh sampai kini.
Karenanya mata kuliah Hukum Islam diajarkan di mana saja di fakultas hukum, termasuk
di Eropa, Amerika, dan Amerika Latin.
Posisi teori-teori hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum untuk menopang
proses penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, sudah melewati lima teori: teori
disciplinein legal sourcse (kepatuhan kepada sumber hukum Islam), teori receptio in
complex (penerimaan hukum Islam sepenuhnya), teori reception (penerimaan hukum
Islam melalui hukum Adat), teori receptio exit (penerimaan hukum Islam sambil
mengeluarkan hukum Adat), teori receptio a contrario (penerimaan hukum Adat dan
Barat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam),dan teori keenam dari penulis,
yakni: teori reseptio in authoritative (penerimaan Hukum Islam melalui Hukum Positiv).
Sumber-sumber autoritatif yang mendukung penerapan hukum pidana Islam
menjadi hukum positif di Indonesia ada dua: Naqliyah dan Aqliyah. Sumber naqliyah
merujuk pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sumber Aqliyah (al-Ra’yu) merujuk pada Ijma’
dan Qiyas, seperti: Piagam Jakarta 22 Juni 1945, UUD 1945 Pasal 29, Dekrit Presiden 5
Juli 1959, UUPA No. 7 Tahun 1989 jo UUPA No 3 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Penegasan UUPA NO. 3 Tahun 2006, Pasal 2 dan 3A, memungkinkan
Indonesia memiliki undang-undang organik yang bersumber dari “hukum pidana Islam”
untuk mengadili perkara pidana bagi masyarakat Islam Indonesia.
Pola, cara, atau proses positivisasi elemen-elemen hukum pidana Islam yang
termaktub di dalam al-Qur‘an dan al-Hadits seperti tindak pidana perzinaan (al-zina),
tindak pidana minuman keras (al-khamr), tindak pidana pencurian (al-sariq), tindak
pidana pembunuhan (al-qatl), tindak pidana pemberontakan (al-bughat), dan tindak
pidana pemurtadan (al-riddat), adalah melalui formula substansial (maknawiyah) dari
teks nash kedalam konterks keindonesiaan agar hukum Islam dapat diterima sebagai
Qanun atau Undang-undang Negara Republik Indonesia. Hukum Islam yang telah
berkekuatan hokum tetap (receptio in authoritative) disebut sebagai hukum positif, maka
hukum yang bersumber dari syariat Islam itu tidak lagi bernama “Hukum Islam” atau
“Syariat Islam” tetapi “Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.”
Tujuan positivisasi elemen-elemen hukum pidana Islam kedalam system hukum
pidana nasional adalah agar hukum Islam menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Caranya melalui proses legislasi di Parlemen dan eksekutifisasi oleh Presiden. Melalui
jalan ini, hukum Islam dinyatakan berlaku sebagai Qanun atau Undang-undang Negara
Republik Indonesia.Melalui tahapan transformasi ini, hukum pidana Islam berubah
menjadi hukum pidana positif, yaitu Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.Arah
pembangunan hukum Indonesia saat ini telah memasuki revolusi hukum tahap ketiga,
yaitu penerimaan hukum Islam melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia,
setelah melewati “revolusi hukum” tahap pertama yaitu penerimaan hukum Islam secara
penuh, “revolusi hukum” tahap kedua yaitu penerimaan hukum Islam melalui hukum
adat.***
Referensi Serupa
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
SYERLI HANDAYANI
Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)
Arfah, Rizki
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/PID/SUS/A/2015/PN.Pbr. PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Sutan Payungan Nst
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Sobirin
Penggabungan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam (Studi Komparatif)
Nasution, Zulhija Yanti
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, -
Tindak Pidana Bagi Pembakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam
Masrizal
KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)
Aminudin
EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Riki Putro Dedi Dwiyatno, Riki
Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
Reza, Muhammad Farhan
Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
Reza, Muhammad Farhan
PERANAN POLSEK PUJUD DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KRIMINALITAS DIKALANGAN REMAJA DESA TELUK NAYANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Umi Haini
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
SYERLI HANDAYANI · 2016
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/PID/SUS/A/2015/PN.Pbr. PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Sutan Payungan Nst · 2015
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Sobirin · 2015
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
Tindak Pidana Bagi Pembakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam
Masrizal · 2018
KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)
Aminudin · 2014
EKSEKUSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DENGAN MENGEDEPANKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Riki Putro Dedi Dwiyatno, Riki · 2022
PERANAN POLSEK PUJUD DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KRIMINALITAS DIKALANGAN REMAJA DESA TELUK NAYANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Umi Haini · 2010
Literatur Terbaru yang Relevan
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA DALAM PASAL 363 AYAT (1) KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
SYERLI HANDAYANI · 2016
Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)
Arfah, Rizki · 2020
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/PID/SUS/A/2015/PN.Pbr. PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Sutan Payungan Nst · 2015
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Sobirin · 2015
Penggabungan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam (Studi Komparatif)
Nasution, Zulhija Yanti · 2014
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
Tindak Pidana Bagi Pembakar Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam
Masrizal · 2018
KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)
Aminudin · 2014