TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Sobirin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Kebijakan atas pemberian remisi dimulai sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Aturan tentang remisi lebih lanjut diatur didalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang remisi, dan dijabarkan dalam Keputusan Mentri Hukum dan Perundang-undangan. Remisi terbagi atas remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Remisi adalah hak setiap narapidana karena remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan, namun kenyataan dalam prakteknya ternyata masih terdapat beberapa narapidana yang tidak mendapatkan hak remisi, misalkan saja narapidana atas penganiayaan ringan. Dengan demikian, tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan.
Dari keterangan diatas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah kebijakan Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terkait dengan prinsip pemasyarakatan dan bagaimanakah jika kebijakan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam.
Penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseach), sebagai data primernya adalah Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, data sekundernya adalah buku-buku, makalah atau bahan-bahan presentasi dan catatan kuliah, sedangkan data tersiernya berupa kamus. Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum dan membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dapat diterapkan karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar lebih memenuhi rasa keadilan. Selain itu, kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, tidak sesuai jika ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam karena ketentuan dan prosedur pemberian remisi tersebut tidak sejalan dengan tuntunan Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, Ayat 178.
Referensi Serupa
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei
ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
REIY DAMARA HERMANSYAH
Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 tahun 1999 kepada narapidana korupsi
Siregar, Asnila Kurniati
Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 tahun 1999 kepada narapidana korupsi
Siregar, Asnila Kurniati
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)
Khairunnisa, Eka
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
RIZKI ANANDA ZUHRI SARAGIH
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 723/PID/B/2012/PN. PBR TENTANG PIDANA MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Nuristimar
Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)
Tanjung, Ilgafur
Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)
Tanjung, Ilgafur
Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
Trisna, Dinda Dwi
Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
Trisna, Dinda Dwi
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
REIY DAMARA HERMANSYAH · 2018
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
RIZKI ANANDA ZUHRI SARAGIH · 2018
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 723/PID/B/2012/PN. PBR TENTANG PIDANA MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Nuristimar · 2014
ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
KASRI · 2018
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · 2017
HUKUMAN BAGI PELAKU JARIMAH DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PADA TAHUN 2012)
Tuti Alawiyah · 2014
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) MESJID RAYA KOTA BATAM KEPADA MUALLAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2011
Perlindungan TJ · 2014
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan
Sindy, Maya Mei · 2020
ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
REIY DAMARA HERMANSYAH · 2018
Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 tahun 1999 kepada narapidana korupsi
Siregar, Asnila Kurniati · 2017
Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 tahun 1999 kepada narapidana korupsi
Siregar, Asnila Kurniati · 2017
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah)
Khairunnisa, Eka · 2019
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
RIZKI ANANDA ZUHRI SARAGIH · 2018
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 723/PID/B/2012/PN. PBR TENTANG PIDANA MATI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Nuristimar · 2014