REPOSITORY PAIindonesia2018

PELAYANAN KUA MINAS BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) YANG TIDAK MAMPU MEMBACA AL-QURAN DAN BACAAN SHALAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

M. IRFAN ARSYAD · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Perkawinan tidak hanya sebatas dalam hubungan syahwat, akan tetapi jauh
dari itu juga mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang,
sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun
masyarakatnya. Dengan perkawinan ditetapkan adanya hak atas kewajiban bagi
suami dan isteri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam
hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan
masayarakat, karena masyarakat tidak dapat hidup secara individual. Sebagai
perbandingan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah.
Pelaksanaan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam UU No. 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum islam, baik itu hak dan kewajiban Suami-Isteri atau
pun tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tetapi sebagian calon pengantin di
Kecamatan Minas tidak mengetahui tujuan dari pernikahan itu akibat kurangnya
pemahanan yang mereka dapati dari pihak KUA. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kewenangan pihak KUA terhadap pemerikasaan Calon Pengantin
(CATIN) yang akan melakukan pernikahan.
Atas dasar latar belakang di atas penulis melakukan penelitian tentang
pelaksanaan pelayanan KUA Minas dalam memberikan pemahaman mengenai
hak dan kewajiban suami isteri, serta tujuan dari suatu pernikahan, dan
kemampuan CATIN dalam membaca al-Quran dan bacaan Shalat. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan
mengumpulkan data dengan melalui quisioner yang diberikan ke pegawai KUA.
Kemudian menganalisis dengan melakukan observasi dan interview secara
langsung.. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kegiatan
screening berpengaruh dalam pembentukan keluarga kedepannya, oleh karena itu
perlunya pemaksimalan terhadap pemeriksaan dan pemahan yang diberikan oleh
pihak KUA kepada Calon Pengantin (CATIN) yang akan melaksanakan
pernikahan tersebut.

Kata kunci : CATIN, KUA, Perkawinan.

PELAYANAN KUA MINAS BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) YANG TIDAK MAMPU MEMBACA AL-QURAN DAN BACAAN SHALAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)

Literatur Terbaru yang Relevan

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMA’ SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)