ANALYSIS OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (11RD) IN FULFILLMENT OF MINIMUM STANDARD SERVICE (MSS) BASIC AND SECONDARY EDUCATION IN THE DISTRICT BEKASI 2014
Rofieq, Ainur; Nuryono, Rahmat · Universitas Islam 45 / UM Indonesia
Abstrak / Ringkasan
Abstract
Implementation of the policy of decentralization and regional autonomy has led to various problems and new challenges. The practice of regional autonomy that is already running does not ensure local governments are able to provide quality public services to the community. In response to these objective conditions, it set a standard regarding service. In education there is a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota as amended by Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Purposes of establishing a minimum service standard is to improve the quality of education. Minimum service standards is a benchmark for the performance of the education service organized by the district / city, one of which is carried out by the Regional Government of Bekasi Regency in terms of human resource development; ie teachers. By using Student Teacher Ratio can know the condition of the human resources of the teacher as well as efforts made to meet the standards. The findings of the study showed they have not met minimum service standards in terms of meeting the teacher. Therefore, there needs to be a policy regarding the fulfillment of the human resources.
Referensi Serupa
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SE-KABUPATEN CILACAP SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007
Wahyu Ardiansyah, Ardiansyah
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, -
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO
ALFIN R. DUTA, -
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan babelan Kabupaten Bekasi
Rahmatan, Ahmad Putra Permata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Wati, Cinta Muslima
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Anjani, Wiwi
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, -
PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU
ANDRYUS ALBERT BARUTU, -
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Khoerunnisa, Siti
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, -
Literatur Lain dari Universitas Islam 45 / UM Indonesia
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan babelan Kabupaten Bekasi
Rahmatan, Ahmad Putra Permata · 2026
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Wati, Cinta Muslima · 2023
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Anjani, Wiwi · 2026
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Khoerunnisa, Siti · 2023
Optimalisasi Mutu Pendidikan Inklusi melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMA School Of Human Bekasi
Mamah, Mamah · 2024
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PADA DESA SRIMAHI KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI
Kokom, Kokom · 2025
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Kasus: Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)
Virghinia, Reghina · 2025
Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
Surya, Ikhram Prabu · 2026
Literatur Terbaru yang Relevan
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SE-KABUPATEN CILACAP SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007
Wahyu Ardiansyah, Ardiansyah · 2012
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, - · 2021
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO
ALFIN R. DUTA, - · 2020
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan babelan Kabupaten Bekasi
Rahmatan, Ahmad Putra Permata · 2026
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Wati, Cinta Muslima · 2023
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Anjani, Wiwi · 2026