Studi analisis pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia

Abstrak / Ringkasan

Kepastian hukum, keadilan dan persamaan hak adalah pokok-
pokok persoalan penting yang menjadi latar belakang dalam pengkajian
teori hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral,
menjelaskan metode istinb±¯ hukum yang dipakai oleh Hazairin dalam
kewarisan bilateral, memaparkan implikasinya terhadap pembaharuan
v
hukum Islam Indonesia. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian
pustaka (library research) yakni dengan mengumpulkan data, kemudian
mengolah data yang ada dengan menggunakan metode analisa isi (content
analysis). Dalam menganalisa data penulis menggunakan pendekatan
sejarah intelektual (intelectual of historical approach).
Dari hasil penelitian diperoleh dengan keahlian Hazairin dalam
bidang hukum adat dan antropologi-sosial yang disebut juga etnologi,
Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan.
Menurutnya Alquran hanya menghendaki sistem kekeluargaan yang
bilateral. Sehingga Hazairin menggolongkan ahli waris menjadi ©aw³ al-
far±‘i«, ©aw³ al-qar±bah dan maw±l³.
Metode istinb±¯ Hazairin memakai metode tafsir otentik yaitu
dimana ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu topik tertentu dihimpun
sebagai satu kesatuan, lalu ditafsirkan hingga diperoleh sebuah pandangan
yang terhimpun lengkap dan meliputi semua ayat-ayat itu. Sehingga
istinb±¯ Hazairin menciptakan sebuah sistem yang lebih padu dan
menyeluruh, ilmu antropologi membuka peluang menafsirkan ayat-ayat
kewarisan dalam kerangka yang lebih luas.
Implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia di
terimanya sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 185 ayat (1)
yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Tetapi dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan bagi ahli waris pengganti dirubah menurut KHI pasal 185 ayat(2) yaitu tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
yang diganti. Hal ini berbeda dengan Hazairin bagian ahli waris pengganti adalah sama besarnya dengan bagian yang seyogyanya diterima ahli waris yang digantikannya.

Topik Terkait

Sitasi