Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“hazairin”

8 referensi ditemukan
REPOSITORY PAIindonesia2014

PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI WARIS MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Umi Kalsum · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudul “PEMIKIRAN HAZAIRIN DALAM MENGELOMPOKKAN AHLI WARIS MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM “. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, bahwa menurut para Imam Syafi’i pengelompokan ahli waris yaitu: Dzawul furudh, Ashabah, Dzawu al- arham. Dan berbeda dengan Imam Syafi’i, Hazairin yang menganut faham Bilater…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
39%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH (TELAAH PEMIKIRAN HAZAIRIN)

WERDARIKA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi yang berjudul “ KEWARISAN SAUDARA BERSAMA AYAH (TELAAH PEMIKIRAN HAZAIRIN)”. Ini ditulis berdasarkan latar belakang Ijma’ Fuqahak yang mengatakan bahwa saudara, baik saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah atau saudara lakilaki seayah dan saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu tidak mendap…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2012

Studi analisis pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia

Sari, Rini · Repository UIN Sumatera Utara

Kepastian hukum, keadilan dan persamaan hak adalah pokok- pokok persoalan penting yang menjadi latar belakang dalam pengkajian teori hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, menjelaskan metode istinb±¯ hukum yang dipakai oleh Hazairin dalam kewarisan bilateral, mem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2012

Studi analisis pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam Indonesia

Sari, Rini · Repository UIN Sumatera Utara

Kepastian hukum, keadilan dan persamaan hak adalah pokok- pokok persoalan penting yang menjadi latar belakang dalam pengkajian teori hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, menjelaskan metode istinb±¯ hukum yang dipakai oleh Hazairin dalam kewarisan bilateral, mem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
32%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

HUKUM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT ADAT MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Alizar Jas · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu fakta hukum sampai sekarang bahwa masyarakat adat materilinial Minangkabau menganut dan melaksanakan dualisme hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat yang berlaku terhadap “harta pusaka tinggi” yang identik dengan tanah, dan hukum kewarisan Islam yang berlaku terhadap “harta pusaka rendah” yang berasal dari harta pencaharian masing-masing indiv…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
18%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

HAK WARIS AYAH KETIKA PEWARIS TIDAK MENINGGALKAN ANAK (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)

SYAFRI ABRORI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudul : Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177). Di dalam al Quran surat al Nisa’ ayat 11, dan hadits Rasulullah Saw menyatakan bahwa, ketika seseorang meninggal dunia (pewaris), dalam keadaan tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat bagian ‘ashabah (mendapatkan sisa harta). Hal ini …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
14%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasah).

Idris Ismail · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara lembaga yang berperan menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN ). DSN adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang bagi beroperasinya perekonomian syariah da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
11%
relevansi