STUDI UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Abstrak / Ringkasan

Skripsi ini berjudul “Studi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat”, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa
saja muatan pasal 12 ayat 1 Undang-undang pengelolaan zakat tentang pengambilan
harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki, dan bagaimana pandangan
hukum Islam tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu oleh muzakki, serta
analisa terhadap pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki.
Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui muatan pasal
12 ayat 1 Undang-undang pengelolaan zakat tentang pengambilan harta zakat yang
diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki, dan bagaimana pandangan hukum Islam
tentang pengambilan harta zakat yang diberi tahu oleh muzakki, serta analisa terhadap
pengambilan harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu oleh muzakki.
Dalam mengulas dan memahami persoalan tersebut, penulis dalam mengumpulkan data
menggunakan metode penelitian perpustakaan (Library Research), sebagaimana bahan
primer dalam penulisan ilmiah ini adalah Kitab Undang-Undang No 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat dan sebagai penunjang dalam penulisan ini penulis mencari
literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode deduktif dan diskriptif
analitik, dengan teknik analisa data menggunakan metode Content Analisa.
Setelah penulis mengkaji dan menelaah pasal 12 ayat 1 undang-undang tentang
pengelolaan zakat terhadap pengambilah harta zakat yang diberi tahu terlebih dahulu
oleh muzakki. Penulis melihat bahwa penyaluran harta zakat berdasarkan ayat ini, yang
dengan sendirinya menegaskan bahwa zakat bersifat sukarela. Badan Amil Zakat juga
sangat pasif. Andaikan ia aktif mengumpulkan zakat, maka ia harus atas dasar
pemberitahuan muzakki. Dengan kata lain, Badan Amil Zakat tidak bisa mengambil
langsung jika tidak ada persetujuan dari muzakki. Kontradiksi ini merupakan satu
contoh kekurangan undang-undang zakat dan perlu segera mendapatkan perbaikan.
Berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa untuk
mengambil zakat dari muzakki, dan tidak disebutkan tentang sanksi terhadap muzakki
yang tidak membayar zakat, yang mengakibatkan pelaksanaan zakat tidak bisa efektif
dalam pengumpulan harta zakat.
Ditinjau dari hukum Islam, pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No 38
Tahun 1999 mempunyai sisi positif dan merupakan suatu peningkatan dalam
pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam masalah pengelolaan zakat.
Namun, masalah wajib zakat (muzakki) yang tertera di dalam undang-undang tersebut
harus ditegaskan kembali. Dan bagi yang tidak mengeluarkan zakat harus dikenakan
sanksi atau hukuman, hal ini terlihat banyaknya ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah
yang menjelaskan tentang ancaman atau hukuman terhadap muzakki yang tidak
mengeluarkan zakat, baik itu ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat.

Topik Terkait

Sitasi