PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA YANG TIDAK DITUNTUT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AMANAH RAYA BERHAD KUANTAN, NEGERI PAHANG, MALAYSIA)
NUR SABRINA SAHIRA BINTI ABD MUTALIB, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut yang mana permasalahan ini sering terjadi di Malaysia. Selama 21 tahun, Amanah Raya Berhad terus menangani hal-hal yang berkait dengan harta pusaka yang tidak dituntut. Penulis ingin mengkaji peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan dan berbagai faktor yang dihadapi oleh Amanah Raya Berhad yang menyebabkan terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut. Hukum Waris Islam pada dasarnya berlaku bagi umat Islam dimanapun di dunia. Pola negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau wilayah tersebut berpengaruh terhadap hukum waris di wilayah tersebut. Dasar utama dari semua ini adalah Hukum Waris Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, kemudian diterapkan pada masyarakat Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut ini serta tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang tidak dituntut.
Penelitian ini berbentuk studi lapangan (field research). Sumber yang diperolehi adalah daripada wawancara para pegawai Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang dan hasil dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku ataupun literatur.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang adalah mereka akan menutup berkas kasus yang lama tidak dituntut dan memasukkan harta itu ke dalam satu rekening khusus. Berkas kasus itu akan dibuka kembali sebaik sahaja ada ahli waris yang datang untuk menguruskan pengelolaan harta pusaka almarhum. Antara faktor terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut ini adalah kurangnya kesadaran antara masyarakat tentang kepentingan mengelola harta pusaka yang ditinggalkan oleh almarhum. Selain itu, sikap ahli waris yang suka menunda-nunda serta mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dan ada pihak yang berpendapat bahwa sistem administrasi pengurusan harta pusaka di Malaysia dikatakan kurang efektif. Tinjauan Hukum Islam di mana, menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhianat. Al-Qu’ran menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah bersikap amanah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujrah. Pembagian harta pusaka yang tidak dituntut tunduk pada hukum faraidh.
Kata kunci: Proses Pengelolaan, Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut
Referensi Serupa
HUKUM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT ADAT MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
Alizar Jas
IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)
Uswatinnisa
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA ( Study Kasus Desa Sumber Sari )
HOTMA IDA Br. SIMAMORA, -
Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Mutia Refnita, -
KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)
NASRUL NAHBAWI
PEMBAGIAN HARTA BUJANGAN SETELAH MENINGGAL DUNIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Rhahimon Syawal, -
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar
Muhammad April
PRAKTEK JUAL BELI AYAM HIAS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM
WAHYU PUTRIA
Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )
Afder Darius
IMPLIKASI PENGELOLAAN USAHA DAGANG PONDOK PESANTREN TERHADAP JIWA KEWIRAUSAHAAN ALUMNI SANTRI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK MODERN AL-KAUTSAR JL. HANGTUAH UJUNG KM. 6,5 SAIL TENAYAN RAYA PEKANBARU)
Umarhot Tarmiji Hasibuan
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman
STUDI KRITIS TENTANG PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ZULKIFLI, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
HUKUM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT ADAT MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
Alizar Jas · 2017
IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)
Uswatinnisa · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA ( Study Kasus Desa Sumber Sari )
HOTMA IDA Br. SIMAMORA, - · 2021
Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Mutia Refnita, - · 2021
KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)
NASRUL NAHBAWI · 2020
PEMBAGIAN HARTA BUJANGAN SETELAH MENINGGAL DUNIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Rhahimon Syawal, - · 2020
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar
Muhammad April · 2018
PRAKTEK JUAL BELI AYAM HIAS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM
WAHYU PUTRIA · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
HUKUM KEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT ADAT MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
Alizar Jas · 2017
IMPLEMENTASI PRINSIP AMANAH DALAM PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru)
Uswatinnisa · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ADAT BATAK TOBA ( Study Kasus Desa Sumber Sari )
HOTMA IDA Br. SIMAMORA, - · 2021
Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Mutia Refnita, - · 2021
KEWARISAN HARTA BUJANGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)
NASRUL NAHBAWI · 2020
PEMBAGIAN HARTA BUJANGAN SETELAH MENINGGAL DUNIA DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Rhahimon Syawal, - · 2020
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar
Muhammad April · 2018
PRAKTEK JUAL BELI AYAM HIAS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM
WAHYU PUTRIA · 2018