Mesin Referensi Akademik

PENERAPAN TEKNIK PENGAJUAN PENDAPAT TERTULIS MELALUI MATERI MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 004 RANAH SUNGKAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN K

Feri Fadli Supardi · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada materi mentaati peraturan perundang-undangan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Ranah Sungkai dengan melalui teknik pengajuan pendapat tertulis. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di V Sekolah Dasar Negeri 004 Ranah Sungkai. Penelit…

AL-MAFQÛD; PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN HARTA ORANG HILANG MENURUT PERUNDANGAN SYARIAH DI MALAYSIA

IBRAHIM BIN LEMBUT · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Mafq?d (orang hilang) merupakan satu masalah yang banyak diperbincangkan oleh para intelektual Islam sejak dari dahulu melalui penulisan-penulisan mereka. Tumpuan perbincangan lebih kepada masalah yang berkaitan dengan isteri yang suaminya hilang dan masalah perwarisan al-Mafq?d . Pengaruh dari al-Mafq?d ini adalah perintah anggapan kematian oleh lemb…

Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasah).

Idris Ismail · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara lembaga yang berperan menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN ). DSN adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang bagi beroperasinya perekonomian syariah da…

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERUNDANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAI

ALI AKBAR, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pada hakikatnya, multikultural menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama sekalipun.Manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, yang membedakannya adalah kualitas ketakwaannya (QS. Al-Hujurat:13). Maka perbedaan yang disebabkan oleh suku, bahasa, adat istiadat dan statu…

Ketentuan Poligami Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Turki Dan Indonesia(Studi Perbandingan Hukum Horizontal, Vertikal, dan Diagonal)

Maulivi, Nurullia Diani · Universitas Islam 45 / UM Indonesia

Nurullia Diani Maulivi, 41182941190007. POLYGAMY CONDITIONS IN TURKISH AND INDONESIA FAMILY LAW REGULATIONS (Horizontal, Vertical, and Diagonal Legal Comparative Study), Ahwal Al Shakhshiyyah Study Program, Islamic University "45" Bekasi. (1445 Hijri / 2023 AD). The objectives of this research To find out the comparison of the legal provisions of po…

Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer (Peer Review)

Maghfirah, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Relasi Islam Dan Politik Era Pemerintahan SBY (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)

Ilmi, Nurul · Repository UIN Sumatera Utara

Ada dua langkah kebijakan penyelenggaraan negara secara nasional yakni pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum. Pertama, strategi pembangunan hukum, yang menurut Mahfud MD pada akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan hukum “responsif”. Penelitian ini bersifat normatif dan empirik, dengan metode analisis ter…

Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah di Sumatera Utara Dalam Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Al-Maslahah

Irwansyah, Irwansyah · Repository UIN Sumatera Utara

Problematika peraturan daerah yang seharusnya mampu menjadi hukum yang akseptabel untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat salah satunya untuk membentuk peraturan daerah berbasis syariah pada daerah-daerah yang tidak diberikan kekhususan. Namun, kesemuanya bergantung pada political will dari pemerintahan daerah. Dalam kajian yang akan peneliti ana…

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini membahas tentang persoalan terkait penggunaan tenaga kerja asing melalui peraturan-perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum Fikih Siy?sah Dusturiyah yakni alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari„. Permasalahan yang timbul sehubung…

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · Repository UIN Sumatera Utara

KinerjaAparatur sipil negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun ASN mempunyai tugas dan fungsi yang di berikan oleh negara …

Kompetensi profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Agul Medan

Nuraida, Nuraida · Repository UIN Sumatera Utara

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 4 juga dije…

Reaktualisasi Maqashid Al-Syari'ahKe Dalam Undang - Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia

AGUS SAPUTERA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Judul Disertasi ini adalah “Reaktualisasi Maqa>shid Al-Syari>’ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan HAM di Indonesia jumlahnya sudah memadai, namun masih dijumpai beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pelanggaran HAM masih terjadi secara signifikan, karena UU HAM yang ada bel…

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

RESFI AKBAR, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

RESFI AKBAR (2021):IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Ferspektif Fiqih…

Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)

Asliah, Nur · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebelumtahuan apakah UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terimplementasi atau tidak di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.6 T…

Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)

Tawarniate, Tawarniate · Repository UIN Sumatera Utara

Sistem perkawinan suku Gayo khususnya pada masyarakat di Kecamatan Bintang menganut sistem eksogami yang diartikan dengan menikah keluar urang atau belah. Pernikahan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan kerje sara urang. Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang suami/istri berasal dari urang, kuru atau belah yang s…

Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia

Zulkarnain, Zulkarnain · Repository UIN Sumatera Utara

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan universal dan tidak hanya menyangkut kepentingan nasional tetapi juga permasalahan internasional bagi ummat manusia secara keseluruhan. Karenanya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba menjadi dua hal yang signifikan untuk diteliti. Secara teoritis, ada dua hal dalam penegak…

PELAKSANAAN NAFKAH MUT’AH TALAK SUAMI KEPADA ISTERI YANG DICERAI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010)

Ade Minur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudul “Pelaksanan Nafkah Mut’ah Talak Suami kepada Istri di Pengadilan Agama Bangkinang Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan(Field Reaserch) yang bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang dengan subjek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bangkinang dan orang yang terkai…

POLIGAMI DALAM AJARAN AGAMA ISLAM: PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Rizki Saputra; Wiranta · Zenodo Open Repository

<div class="article-details-block article-details-abstract"> <p>Poligami merupakan salah satu praktik dalam ajaran Islam yang hingga saat ini masih menjadi topik diskusi yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat, baik dari sisi hukum, sosial, maupun etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kompre…

Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)

Wardhani, Rini Ari · Repository UIN Sumatera Utara

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran b…

Peran Tengku Kampung Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Syiqaq Dan Nusyuz Suami Isteri (Studi Kasus Desa Tanjung Pura Dan Desa Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Aceh)

Salwandi, Salwandi · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun latar belakang permasalahan dari skripsi ini adalah terhadap peraturan mengenai mediasi yang hanya terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka yang berhak menjadi mediator adalah hakim, atau orang yang telah mendapatkan sertifikat mediator. Di Desa Tanjung Pura dan Desa Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kab…