PELAKSANAAN NAFKAH MUT’AH TALAK SUAMI KEPADA ISTERI YANG DICERAI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010)
Ade Minur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul “Pelaksanan Nafkah Mut’ah Talak Suami kepada
Istri di Pengadilan Agama Bangkinang Studi atas Putusan Pengadilan
Agama Bangkinang Tahun 2010.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan(Field Reaserch) yang
bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang dengan subjek penelitiannya adalah
Pengadilan Agama Bangkinang dan orang yang terkait dengan perkara nafkah
mut’ah di wilayah kerja pengadilan agama bangkinang.Pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan
dokumentasi. Sumber data penulis peroleh dari sumber data primer,. Sedangkan
analisa data Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu deskriptif analisa dan
deduktif. Penelitan ini penulis lakukan untuk mengetahui: a). Bagaimana
pelaksanaan nafkah mut’ nafkah mut’ah suami di pengdailan agama bangkinang?
suami dipengadilan agama bangkinang. b). Apa factor penghambat dan factor
pendukung terlaksananya? c). Bagaimana tinjauan hukum islam tentang
pelaksanaan nafkah mut’ah dipengadilan agama bangkinang?
Nafkah mut’ah adalah pemberian suami terhadap istri setelah terjadinya
perceraian. Ketentuan tentang nafkah mut’ah tersebut diatur dalam kompilasi
hukum islam pasal 149 dan 158. Selain perundang-undangan tersebut landasan
nafkah mut’ah adalah surat albaqarah ayat 236 dan 241.
Dari penelitian penulis yang kami dapatkan di pengadilan agama
bangkinang tentang pelaksanaan nafkah mut’ah suami ditetapkan setelah terjadi
perceraian yaitu setelah diucapkannya ikrar perceraian di hadapan hakim. Akan
tetapi dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang tegas maka hal ini menjadi
salah satu factor kenapa pelaksanaan nafkah mut’ah di pengadilan agama
bangkinang tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat
mut’ah yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang
apabila di persentasekan mencapai ±40% dari kasus cerai talak yang ada.selain
dari pihak pengadilan factor yang juga mempengaruhi adalah kesadaran beragama
dan patuh tehadap hukum dari masyarakat yang masih rendah sehingga tidak
menjadi beban ketika mut’ah tidak dilaksanakan.
Sementara tinjauan hukum islam atau fiqih terhadap pelaksanan mut’ah
terhadap suami adalah sesuai dan dapat diterima dimana pengadilan agama
bangkinang menetapkan berdasarkan landasan alquran surat albaqorah 236 dan
241. Selain juga menggunkan qaidah fiqhiyah sebagai methode untuk
memutuskan perkara, hal ini dapat terlihat dari putusan terhadap kadar mut’ah
yang ditetapkan berdasarkan tiga hal yaitu : a) kesepakatan antara suami dan istri
b) kepatutan terhadap mut’ah yang diberikan ; dan c) kesangupan suami.
Dari uraian diatas hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas
tentang bagaimana perkara nafkah mut’ah suami di pengadilan agama bangkinang
dan pihak-pihak yang terkait seperti pengadilan agama dapat lebih proaktiv dalam
menagani masalah tersebut begitu juga bagi pihak suami agar mempunyai
kesadaran yang lebih baik terhadap hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum Negara. Selain itu pihak dai, ustadz mubaligh agar lebih
menekankan kepada umat bagaimana berupaya untuk menjalankan perintah
agama yang diawali dari sebuah kesadaran terhadap perintah agama.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Dinta Putri Wulandari, -
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
MUHAMMAD AWALLUDIN FITROH
PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)
Hasan As'ari
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER
Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)
M. ZAKARIA
Pelaksanaan Hukuman menurut Islam di Pondok Pesantren Sekecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Andri Setiadi
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK
Muhammad Syafi'i
PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD
SIAHAAN, WINA AULIA
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Dinta Putri Wulandari, - · 2019
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
MUHAMMAD AWALLUDIN FITROH · 2018
PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)
Hasan As'ari · 2012
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER
Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli · 2021
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)
M. ZAKARIA · 2018
Pelaksanaan Hukuman menurut Islam di Pondok Pesantren Sekecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Andri Setiadi · 2017
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK
Muhammad Syafi'i · 2012
Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 1588/Pdt.G/2015/Pa.Pbr Mengenai Ahli Waris Pengganti
Wira Lestari · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Dinta Putri Wulandari, - · 2019
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BADER KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
MUHAMMAD AWALLUDIN FITROH · 2018
PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)
Hasan As'ari · 2012
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER
Moch. Khoirul Anam; Jumni Nelli · 2021
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)
M. ZAKARIA · 2018
Pelaksanaan Hukuman menurut Islam di Pondok Pesantren Sekecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Andri Setiadi · 2017