REPOSITORY PAIindonesia2021

Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah di Sumatera Utara Dalam Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Al-Maslahah

Irwansyah, Irwansyah · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Problematika peraturan daerah yang seharusnya mampu menjadi hukum yang
akseptabel untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat salah satunya untuk
membentuk peraturan daerah berbasis syariah pada daerah-daerah yang tidak
diberikan kekhususan. Namun, kesemuanya bergantung pada political will dari
pemerintahan daerah. Dalam kajian yang akan peneliti analisa yaitu mengenai
peraturan daerah berbasis syariah yang ada di Sumatera Utara dan juga beberapa
faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga dinamika-dinamika disahkannya
aturan itu.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis
normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach), sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Beberapa peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara yang akan dianalisis
yaitu (i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, (ii) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii)
Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca
Tulis Huruf Al-Qur?an Bagisiswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, (iv) Peraturan
Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak
Dan Sedekah, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun terdapat beberapa aturan
yang berkenaan dengan hukum Islam seperti haji, zakat, dan sebagainya. Hal ini
senada dengan teori maslahah, dengan begitu akan ada legalisasi dan legitimasi untuk
menjalankan kehidupan bernegara dengan menggunakan konsep Islam khusus untuk
warga negara yang beragama Islam.
Pancasila memiliki banyak nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.
Dalam hal ini, nilai filosofis yang relevan dan menjadi sumber untuk menggali nilai-

v

nilai yang belum diatur berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah termuat
dalam sila pertama Pancasila yaitu „?Ketuhanan Yang Maha Esa??. Mengacu pada
asas kebhinnekaan maka Indonesia dengan semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika"
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi tolak ukur dalam penetapan
hukum positif yang mengakomodir berbagai keberagaman yang ada termasuk
kebutuhan kehidupan beragama yang ada di Indoesia.
Hukum positif di Indonesia, dan juga berbagai pengaturan politik hukum

dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa agama terlebih lagi pada daerah-
daerah di luar wilayah kekhususan yaitu Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta yang

memiliki otonomi seluas-luasnya terutama dalam membuat peraturan daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah-daerah itu.
Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab
konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 B ayat (2)
yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada
asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat.
Konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi

keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dari muatan aturan perundang-
undangan tersebut memebuktikan bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang

bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.
Permasalahan positivisasi peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara
terjadi pada saat penomoran peraturan daerah di pemerintahan daerah tingkat
provinsi beberapa mengalami penolakan karena peraturan daerah itu dianggap bukan
kewenangan pemerintahan daerah, sebab urusan agama dianggap kewenangan absolut
pemerintah pusat. Dengan begitu, peneliti akan mengkaji secara filosofis, yuridis, dan
sosiologis mengenai peraturan daerah berbasis syariah yang dapat diterapkan atau
tidak pada daerah-daerah diluar daerah khusus yang ada di Indonesia, salah satunya
daerah Sumatera Utara. Yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah peraturan
daerah bernuansa syariah

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi

99% mirip
REPOSITORY2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA

99% mirip
REPOSITORY2020

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi

99% mirip
REPOSITORY2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA

99% mirip
REPOSITORY2020

Perlindungan hukum terhadap kerugian DROPSHIPPER perspektif Wahbah AZ-Zuhaili (Studi kasus mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Karsela, Karsela

99% mirip
REPOSITORY2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2021

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

Yunia Nurisman, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei

99% mirip
REPOSITORY2020

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei

99% mirip
REPOSITORY2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan

99% mirip
REPOSITORY2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi · 2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · 2020

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi · 2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · 2020

Perlindungan hukum terhadap kerugian DROPSHIPPER perspektif Wahbah AZ-Zuhaili (Studi kasus mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Karsela, Karsela · 2020

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

Sindy, Maya Mei · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi · 2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · 2020

Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)

Maswandi, Maswandi · 2020

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SIAHAAN, WINA AULIA · 2020

Perlindungan hukum terhadap kerugian DROPSHIPPER perspektif Wahbah AZ-Zuhaili (Studi kasus mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Karsela, Karsela · 2020

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

Yunia Nurisman, - · 2021