REPOSITORY PAIindonesia2020

Relasi Islam Dan Politik Era Pemerintahan SBY (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)

Ilmi, Nurul · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Ada dua langkah kebijakan penyelenggaraan negara secara nasional yakni pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum. Pertama, strategi pembangunan hukum, yang menurut Mahfud MD pada akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan hukum “responsif”.
Penelitian ini bersifat normatif dan empirik, dengan metode analisis terhadap materi undang-undang yang telah diciptakan pada pemerintahan SBY dan mencermati pola-pola interaksi antara ketiga pilar demokrasi yakni peran partai politik, pers yang relatif bebas dan pemerintah yang tidak mendominasi pembuatan undang-undang. Secara demokratis pemerintahan SBY telah mengakomodasi sekurangnya enam produk hukum Islam sehingga dapat
dikatakan produk hukumnya berkarakter “responsif”. Kedua, pelaksanaan hukum dan capaian hukum. Dengan hipotesis bahwa di dalam pemerintahan yang “konsisten” terhadap amanah undang-undang, maka produk hukum yang telah
diciptakan dapat diberlakukan secara “eksis” di masyarakat. Mengamati tiga pilar peran kekuasaan hukum, yakni pemerintah dari kementerian terkait, lembaga
penegak hukum dan lembaga masyarakat. Indikasi menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan aktif mewujudkan peraturan pelaksanaan, dan penegak hukum berfungsi sebagai pelaku hukum, serta masyarakat difungsikan sebagai pemegang peran hukum itu sendiri. Berangkat dari indikator di atas, maka pemerintahan SBY dikatakan sudah “konsisten” menjalankan undangundang yang disahkan oleh dewan legislatif sehingga hukum tersebut dapat “eksis” di masyarakat. Implikasi dari kebijakan pembangunan dan pelaksanaan hukum pada era SBY tersebut berdampak pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum yang dibangun oleh pemerintahan SBY adalah pembangunan hukum ekonomi yang berlatar belakang syariah. Dari keenam produk hukum Islam yang dilahirkan seluruhnya dalam rangka pembangunan ekonomi syariah yakni UU Wakaf, UU
Peradilan Agama yang diamandemen di dalamnya sudah dapat mengadili sengketa syariah, UU SBSN, UUPS, UU Pengelolaan Zakat, UU JPH. Oleh karena itu era pemerintahan SBY dapat dikatakan sebagai era kebangkitan politik hukum ekonomi syariah. Hal ini semakin memberi pemahaman bahwa legislasi hukum Islam memiliki konstribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap bangsa dan negara karena syariah bisa sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad

99% mirip
REPOSITORY2015

PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN TELEPON GENGGAM MENURUTEKONOMI ISLAM (StudiKasusPadaMahasiswaJurusanEkonomiIslamFakultasSyariahda nHukumUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau)

Saidan

99% mirip
REPOSITORY2024

Damapk Perceraian orang tua terhadap Hak anak menurut perspektif Hukum Islam melalu pendekatan maqoshid syariah

Choiriyah, Indah

99% mirip
REPOSITORY2021

KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

RAPI DWI WAHYU, -

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN JAMBU CITRA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)

EIDN IQBAL AHMAD, -

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA SAWIT MELALUI AGEN DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sulaiman Rahmat Anwar, -

99% mirip
REPOSITORY2018

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar

Muhammad April

99% mirip
REPOSITORY2018

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) ISLAM ABDURRAB PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

ARIF RAHMAN HAKIM

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)

Iqbal, Muhammad · 2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman · 2017

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · 2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · 2016

Dinamika partai politik Islam Kota Medan tahun 2004-2009 (Studi kasus: partai persatuan pembangunan(PPP)

Sitanggang, Zulkarnaen · 2012

Peran dinas syariah Islam kabupaten Pidie dalam menegakkan hukum syariah (Studi kasus pelanggaran khalwat)

Junisa, Elvi · 2019

Peran dinas syariah Islam kabupaten Pidie dalam menegakkan hukum syariah (Studi kasus pelanggaran khalwat)

Junisa, Elvi · 2019

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan