Relasi Islam Dan Politik Era Pemerintahan SBY (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)
Ilmi, Nurul · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Ada dua langkah kebijakan penyelenggaraan negara secara nasional yakni pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum. Pertama, strategi pembangunan hukum, yang menurut Mahfud MD pada akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan hukum “responsif”.
Penelitian ini bersifat normatif dan empirik, dengan metode analisis terhadap materi undang-undang yang telah diciptakan pada pemerintahan SBY dan mencermati pola-pola interaksi antara ketiga pilar demokrasi yakni peran partai politik, pers yang relatif bebas dan pemerintah yang tidak mendominasi pembuatan undang-undang. Secara demokratis pemerintahan SBY telah mengakomodasi sekurangnya enam produk hukum Islam sehingga dapat
dikatakan produk hukumnya berkarakter “responsif”. Kedua, pelaksanaan hukum dan capaian hukum. Dengan hipotesis bahwa di dalam pemerintahan yang “konsisten” terhadap amanah undang-undang, maka produk hukum yang telah
diciptakan dapat diberlakukan secara “eksis” di masyarakat. Mengamati tiga pilar peran kekuasaan hukum, yakni pemerintah dari kementerian terkait, lembaga
penegak hukum dan lembaga masyarakat. Indikasi menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan aktif mewujudkan peraturan pelaksanaan, dan penegak hukum berfungsi sebagai pelaku hukum, serta masyarakat difungsikan sebagai pemegang peran hukum itu sendiri. Berangkat dari indikator di atas, maka pemerintahan SBY dikatakan sudah “konsisten” menjalankan undangundang yang disahkan oleh dewan legislatif sehingga hukum tersebut dapat “eksis” di masyarakat. Implikasi dari kebijakan pembangunan dan pelaksanaan hukum pada era SBY tersebut berdampak pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum yang dibangun oleh pemerintahan SBY adalah pembangunan hukum ekonomi yang berlatar belakang syariah. Dari keenam produk hukum Islam yang dilahirkan seluruhnya dalam rangka pembangunan ekonomi syariah yakni UU Wakaf, UU
Peradilan Agama yang diamandemen di dalamnya sudah dapat mengadili sengketa syariah, UU SBSN, UUPS, UU Pengelolaan Zakat, UU JPH. Oleh karena itu era pemerintahan SBY dapat dikatakan sebagai era kebangkitan politik hukum ekonomi syariah. Hal ini semakin memberi pemahaman bahwa legislasi hukum Islam memiliki konstribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap bangsa dan negara karena syariah bisa sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Topik Terkait
Referensi Serupa
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN TELEPON GENGGAM MENURUTEKONOMI ISLAM (StudiKasusPadaMahasiswaJurusanEkonomiIslamFakultasSyariahda nHukumUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau)
Saidan
Damapk Perceraian orang tua terhadap Hak anak menurut perspektif Hukum Islam melalu pendekatan maqoshid syariah
Choiriyah, Indah
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, -
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN JAMBU CITRA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)
EIDN IQBAL AHMAD, -
PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA SAWIT MELALUI AGEN DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Sulaiman Rahmat Anwar, -
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar
Muhammad April
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) ISLAM ABDURRAB PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH
ARIF RAHMAN HAKIM
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad · 2017
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad · 2017
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman · 2017
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)
Taufiq, Taufiq · 2016
Dinamika partai politik Islam Kota Medan tahun 2004-2009 (Studi kasus: partai persatuan pembangunan(PPP)
Sitanggang, Zulkarnaen · 2012
Peran dinas syariah Islam kabupaten Pidie dalam menegakkan hukum syariah (Studi kasus pelanggaran khalwat)
Junisa, Elvi · 2019
Peran dinas syariah Islam kabupaten Pidie dalam menegakkan hukum syariah (Studi kasus pelanggaran khalwat)
Junisa, Elvi · 2019
Literatur Terbaru yang Relevan
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad · 2017
PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DILINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)
Iqbal, Muhammad · 2017
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN TELEPON GENGGAM MENURUTEKONOMI ISLAM (StudiKasusPadaMahasiswaJurusanEkonomiIslamFakultasSyariahda nHukumUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau)
Saidan · 2015
Damapk Perceraian orang tua terhadap Hak anak menurut perspektif Hukum Islam melalu pendekatan maqoshid syariah
Choiriyah, Indah · 2024
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, - · 2021
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN JAMBU CITRA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)
EIDN IQBAL AHMAD, - · 2019
PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA SAWIT MELALUI AGEN DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Sulaiman Rahmat Anwar, - · 2019
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar
Muhammad April · 2018