Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“undang”

735 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2021

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)

HS, Hussein Abdurrohman · Repository UIN Sumatera Utara

Pengasuhan anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan Undang-undang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak. Namun pemeliharaan anak tak selamanya berjalan dengan baik, adakala…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan (Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002)

Ritonga, Maisarah · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dirumuskan pada 3 rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana kewajiban orang tua atas anak berkebutuhan khusus menurut Undang- Undang Perkawinan N0. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002?. 2. Bagaimana Pemahaman Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna, Kecamataan Marancar, Kabupaten Tapanu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · Repository UIN Sumatera Utara

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan penetapan dana desa oleh kepala desa biak muli, serta untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam menyusun anggaran desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014, serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap sikap seorang pemimpin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan de…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Yanthi, Syahri Arma · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang seorang karyawati yang bekerja di perusahaan swasta di kec. Medan Helvetia yang tidak menerima upah hanya karena dia mengambil cuti melahirkan dan kemudian dia diberhentikan tanpa pesangon dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengupahan cuti melahirkan menurut Undang-…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak dari pemberlakuan UndangUndang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat terkait tingkat pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili perkara dispensasi nikah dan landasa…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan · Repository UIN Sumatera Utara

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi an…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah · Repository UIN Sumatera Utara

Keadaan darurat ialah keadaan dimana suatu Negara mengalami situasi yang genting hingga mengancam tertib umum dalam satu waktu tertentu yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal dan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 seb…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).“yang merupakan kajian ilmiah mengenai permasalahan penanganan fakir miskin.dalam penelitian ini penulis dapat menemukan masalah yang me…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)

Arfah, Rizki · Repository UIN Sumatera Utara

Tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio f…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Relasi Islam Dan Politik Era Pemerintahan SBY (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)

Ilmi, Nurul · Repository UIN Sumatera Utara

Ada dua langkah kebijakan penyelenggaraan negara secara nasional yakni pembangunan hukum dan pelaksanaan hukum. Pertama, strategi pembangunan hukum, yang menurut Mahfud MD pada akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya yaitu pembangunan hukum “ortodoks” dan hukum “responsif”. Penelitian ini bersifat normatif dan empirik, dengan metode analisis ter…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Analisis Pengelolaan Zakat Di LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lubis, Muhammad Arifin · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat, strategi yang dilaksanakan, kelebihan dan kekurangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · Repository UIN Sumatera Utara

KinerjaAparatur sipil negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun ASN mempunyai tugas dan fungsi yang di berikan oleh negara …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul, PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDY ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)".Adapun penelitian dilator belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kura…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)

Harahap, Sahfitriani · Repository UIN Sumatera Utara

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempert…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Dwi Rizky, Siallagan · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul: “Melakukan Penukaran Harta Wakaf berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis UU RI NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” betujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid dan pendapat manakah yang paling rele…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Efektivitas enakmen undang-undang keluarga Islam Terengganu tahun 2017 tentang perceraian luar Mahkamah (Studi kasus pada Mahkamah rendah syariah daerah Kuala Terengganu).

Binti Zulkifli, Nor Aizza · Repository UIN Sumatera Utara

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Bahagian V Pembubaran perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak dapat menentukan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran teru…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH

HANUM, FARIDAH · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul : ‚Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan RUU pembentukan dan pemekaran serta Penggabungan Derah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyasah.” Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan DPD berdasarkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Fungsi Partai Persatuan Pembangungan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)

Sir, Ihsan Hamdi Armaoyuda · Repository UIN Sumatera Utara

Indonesia adalah Negara terbesar mayoritas penduduknya ialah beragama Islam, dengan beridiologikan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, dan menjadikan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Negara yang mana dalam pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing, agama Islam ialah agama yang tid…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)

Putri, Rahmadani · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”. Islam adalah agama yang sempurna yang diyakini oleh pemeluknya, diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur persoalan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)

Tanjung, Ilgafur · Repository UIN Sumatera Utara

Hadiah memiliki peranan penting dalam kehidupan individu dan sosial. Islam telah memberikan solusi dan cara untuk mempererat hubungan antara perorangan maupun kelompok dengan menganjurkan saling memberikan hadiah. Maka yang diharapakan dari hadiah tersebut orang akan saling menyayangi, saling menebar cinta dan berbagi kebahagiaan melalui pemberian tersebut. …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

32%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 6 / 37 Berikutnya →